Alhasil ia pun meminta agar isu tersebut harus dibuka sejelas-jelasnya agar tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid ikut menanggapi soal adanya pakta integritas memenangkan Ganjar dengan menyinggung peribahasa Jawa 'becik ketitik, olo ketoro' yang punya makna bahwa semua perilaku yang baik akan terbukti dan yang buruk akan kelihatan dengan sendirinya.

Nusron pun mengatakan pakta integritas Pj Bupati Sorong tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Kemendagri dan Kemenpan RB serta aparatur hukum untuk mencari tahu kebenaran soal dokumen tersebut.

Hal ini demi menunjukkan kepada masyarakat berdasarkan fakta. Kementerian terkait pun diharapkan tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan.

Tanggapan Ganjar-Mahfud
Ganjar menyebut, dia tidak mengetahui terkait pakta integritas tersebut.

Namun, ia mengatakan, jika hal tersebut benar, maka harus ditertibkan karena menunjukkan sikap tidak netral.

Lebih lanjut, saat ditanya awak media soal kemungkinan pihaknya menggunakan cara tersebut untuk mendapatkan suara di Pilpres 2024. Ganjar tak setuju.

Sebelumnya, Calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo, Mahfud MD mengatakan pakta integritas tersebut dibuat pada Agustus 2023 lalu sebelum Ganjar ditetapkan sebagai capres 2024.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) ini menilai pakta integritas tersebut tak mencoreng netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Tanggapan PDIP
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya tidak pernah membuat pakta integritas untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden di 2024.

Hasto juga menyebut pencederaan pakta integritas tertinggi adalah terhadap konstitusi.

Menurutnya, pelanggaran integritas yang paling dahsyat adalah ketika Mahkamah Konstitusi (MK) diintervensi.

Hasto juga memastikan, pihaknya tidak akan menggunakan cara-cara seperti ini. Terlebih menggunakan manipulasi, apalagi kampanye hitam di Pilpres 2024.(*)