TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beredar dokumen pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso.

Pakta integritas tersebut beredar setelah Yan terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang isinya perintah untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dalam Pakta Integritas tersebut, tercantum kesepakatan untuk mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

Tanggapan Anies-Amin
Calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik beredarnya pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso yang isinya siap memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024.

Menurut Anies, hal itu merupakan bukti nyata aparat negara yang tidak netral jelang pemilu2024.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, jika seorang pejabat memiliki aspirasi dukungan ke pasangan calon tertentu di pemilu 2024, maka sebaiknya mundur dari tugasnya.

Sebab menurut Anies, penggunaan jabatan untuk kepentingan aspirasi pribadi sama dengan merendahkan martabat negara.

Anies mengatakan, tidak salah jika sebagai pribadi memiliki aspirasi, namun tak boleh menyalahgunakan jabatan sebagai aparat negara. Sebab, seorang pejabat disumpah atas nama negara bukan atas nama kepentingan pribadi atau kelompok.

Sehingga menurut Anies, hal itu bakal berdampak pada ketidakpercayaan publik kepada institusi negara.

Tanggapan Prabowo-Gibran
Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko merespon soal beredarnya dokumen pakta integritas yang diteken oleh Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso untuk memenangkan Ganjar Pranowo.

Budiman menyebut beredarnya dokumen pakta integritas yang diduga diteken oleh pejabat daerah untuk memenangkan salah satu paslon jadi hal yang mengkawatirkan.

Namun dilain sisi kata Budiman, adanya pakta integritas yang melibatkan ASN dan aparat untuk mendukung paslon Ganjar-Mahfud itu sekaligus menepis tudingan yang selama ini dialamatkan terhadap paslon Prabowo-Gibran.

Sebab dijelaskan Budiman, selama ini Prabowo-Gibran kerap dituding melibatkan aparat untuk memobilisasi dukungan guna memenangkan Pemilu 2024.

Meski begitu, Budiman juga menegaskan bahwa seharusnya aparat harus bersikap netral dan tidak condong ke salah satu paslon tertentu.