Hari ini DPR Rapat Paripurna Pengesahan Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
DPR gelar Rapat Paripurna Selasa (21/11/2023) hari ini untuk mengesahkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Penulis: Theresia Felisiani
Agus dinilai memiliki pengalaman memegang teritorial yang cukup tinggi.
"Pertama beliau kan Wakasad, kemudian menjadi KSAD, tapi kalau melihat jam terbangnya di teritorial, di administratif ini memenuhi semuanya," katanya.
Jabatan terakhir Agus Subiyanto sebelum dicalonkan menjadi Panglima TNI, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Adapun jabatan KSAD diemban Agus kurang lebih satu pekan.
Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Prioritaskan Laut China Selatan, Papua, Pemilu, Bencana
Calon Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto menjabarkan sejumlah prioritas implementasi untuk meningkatkan kemampuan TNI yang responsif terhadap setiap perkembangan lingkungan strategis.
Ia mengatakan untuk itu ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bersama.
Pertama, kata dia, terkait potensi konflik di Laut China Selatan perlu peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan melalui pengembangan kapabilitas satuan TNI terintegrasi di wilayah Natuna.
Karena satuan tersebut, kata dia, memiliki peran vital untuk menciptakan detterent effect sekaligus sebagai mata dan telinga bagi sistem peringatan dini kita atau early warning system.
Hal tersebut disampaikannya saat penyampaian visi dan misi dalam rangkaian fit and proper test dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II kompleks parlemen Senayan Jakarta pada Senin (13/11/2023).
"Untuk mengatasi konflik vertikal seperti masalah di Papua. Pendekatan smart power yang merupakan kombinasi antara hard power, soft power, dan diplomasi militer mutlak dilakukan," kata Agus.
Hard power, kata dia, dilakukan melalui siaga tempur untuk menghadapi kombatan dalam penegakan hukum.
Pendekatan soft power, lanjut dia, dilakukan dengan mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua.
Pendekatan soft power tersebut, kata dia, juga dilakakan secara bersama-sama bersinergi antara TNI dengan semua kementerian lembaga serta para pemangku kepentingan terkait.
Sedangkan diplomasi militer, lanjut dia, dilakukan dengan menginisiasi kegiatan latihan bersama, patoli terkoordinasi, atau pertukaran personel TNI dengan negara-negara di kawasan.
