Berikut pernyataan lengkapnya:

"Berkenaan dengan beredarnya informasi/daftar reshuffle ke-7 Kabinet Indonesia Maju yang diusulkan dan telah disetujui oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, dengan menggunakan identitas logo Kementerian Sekretariat Negara, bersama ini kami nyatakan bahwa surat yang beredar tersebut adalah tidak benar (hoaks), karena sampai dengan saat ini Kementerian Sekretariat Negara tidak pernah mengeluarkan informasi dimaksud," tulis Kemensesneg dalam unggahannya.

Demokrat: Tak Ingin Berandai-andai, Reshuffle Hak Prerogatif Presiden

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut masuk dalam surat daftar menteri yang terkena reshuffle.

Dalam daftar tersebut, AHY tertulis menggantikan Tri Rismaharini sebagai Mensos.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan pihaknya belum mengetahui terkait surat tersebut.

"Benar (belum mengetahui surat tersebut)," ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com.

Kamhar mengatakan Demokrat pun tidak mau berandai-andai terkait reshuffle menteri kabinet Jokowi.

Baca juga: Rachmat Gobel Datangi Istana di Tengah Isu Reshuffle Kabinet

Dia menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Kami tak ingin mengomentari dan berandai-andai," katanya.

Kamhar menegaskan Demokrat saat ini ingin berfokus terkait persiapan menjelang kampanye Pileg dan pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

"Saat ini fokus utama dan prioritas kami adalah mempersiapkan diri menghadapi Pilpres dan Pileg yang hanya tinggal menghitung hari sudah masuk masa kampanye."

"Kami baru saja selesai melakukan pembekalan caleg DPR RI dan konsolidasi pemenangan Pak Prabowo sebagai capres yang kami usng. Oleh karena itu fokus dan konsentrasi kami saat ini adalah menindaklanjuti itu," kata Kamhar.

Golkar Tidak Tahu soal Surat Reshuffle