Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi, Selasa (21/11/2023).

Lalu Gita Ariadi didalami tim penyidik KPK soal pemberian izin terhadap satu perusahaan dalam mengikuti proses lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bima, NTB.

Dia diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara Wali Kota nonaktif Bima Muhammad Lutfi dan kawan-kawan.

"Lalu Gita Ariadi (Pj Gubernur NTB), saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait penerbitan izin dari salah satu perusahaan yang mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa di Pemkot Bima," kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya, Rabu (22/11/2023).

"Penerbitan izin tersebut disetujui saksi dalam jabatannya saat itu sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB," tambahnya.

Baca juga: KPK Panggil Pj Gubernur NTB Lalu Gita Senin Besok Jadi Saksi Kasus Korupsi Wali Kota Bima

Usai menjalani pemeriksaan, Lalu Gita Ariadi mengaku diselisik soal proses izin usaha pertambangan (IUP) PT Tukas Mas yang bergerak di bidang pertambangan batu.

"Pertanyaan terkait substansi bagaimana proses penerbitan izin dari izin usaha pertambangan operasi khusus PT Tukad Mas. Pada saat itu saya menjadi Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat," ucap Lalu Gita Ariadi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2023).

Lalu Gita Ariadi mengaku setidaknya dicecar 15 pertanyaan oleh penyidik KPK sejak pukul 12.37 WIB hingga 16.25 WIB.

Dia juga mengaku tim penyidik mempertanyakan soal kedekatannya dengan Wali Kota nonaktif Bima Muhammad Lutfi yang jadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Bima, NTB.

Baca juga: PKS Woro-woro Usung Eks Gubernur NTB Zulkieflimansyah Maju Pilgub DKI 2024

"Kira-kira 15 pertanyaan termasuk situasi kondisi, tugas pokok fungsi plus hubungan saya dengan Pak Lutfi, kenal atau tidak dan lain sebagainya," katanya.

Berkaitan dengan penerbitan izin usaha pertambangan PT Tukad Mas, dia mengaku penerbitan izin itu sudah sesuai aturan.

Dia juga mengeklaim tak mengetahui ada bagi-bagi uang dalam penerbitan tersebut.

"Itu kita kerjakan semua sesuai dengan SOP. Saya ditanya hanya seputaran tadi proses perizinan. Saya jawab sesuai kompetensi saya selaku kepala dinas perizinan. Wallahualam (soal bagi-bagi duit)," sebut Lalu Gita Ariadi.