TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Timur (Kaltim) pada Kamis, (23/11/2023).

Adapun OTT ini merupakan tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima KPK pada sekira Mei 2023.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan OTT ini terkait dugaan suap-menyuap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN dan/atau APBD di wilayah Provinsi Kaltim tahun 2023-2024.

Berikut fakta-fakta OTT KPK di Kaltim terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan jalan.

Baca juga: OTT KPK di Kaltim: Terkait Suap Proyek Jalan Nasional, 11 Orang Ditangkap

11 Orang Ditangkap

KPK setidaknya telah mengamankan 11 orang terkait dengan kasus ini.

Mereka di antaranya penyelenggara negara dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur.

Sebagian di antaranya merupakan pihak swasta.

"Sejauh ini KPK tangkap 11 orang di antaranya penyelenggara negara dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur dan beberapa pihak swasta," kata Ali Fikri, Jumat (24/11/2023).

Sebagaimana diketahui BBPJN Kaltim adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan nasional di Provinsi Kalimantan Timur.

Kini, mereka sudah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK.

"Saat ini para pihak yang ditangkap telah tiba di Jakarta dan sedang dilakukan pemeriksaan tim di Gedung Merah Putih KPK. Perkembangan akan disampaikan," jelas Ali Fikri.

Baca juga: OTT KPK di Kaltim Terkait Pembangunan Jalan Nasional

7 Sudah Jadi Tersangka

Sebanyak tujuh dari 11 orang yang diamankan statusnya telah ditingkatkan sebagai tersangka.