Termasuk juga anak usia 0 hingga 23 bulan yang berasal dari keluarga miskin.

Ada pun faktor risiko stunting pada keluarga antara lain disebabkan pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan ketersediaan air minum yang tidak layak dalam keluarga.

Pendataan keluarga dan pemutakhirannya memuat data by name by address yang dilengkapi dengan informasi karakteristik sosial ekonomi. 

Koordinasi dengan Kemenko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) pun dilakukan berupa pemeringkatan tingkat kesejahteraan sosial-ekonomi dari desil 1 sampai desil 10. 

"Di sisi lain, Pemutakhiran PK-23 juga dapat memberikan informasi peta keluarga berisiko stunting,” kata Teguh pada keterangannya, Senin (27/11/2023). 

“Persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting tentunya saling berkaitan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan salah satu kementerian yang telah memanfaatkan data Pendataan Keluarga untuk melakukan intervensi terhadap kemiskinan ekstrim dan stunting terintegrasi,” lanjut Teguh. 

Data-data hasil Pemutakhiran PK-23, menurut Teguh, akan disebarluaskan BKKBN pada Selasa (28/11/2023) dalam sebuah acara, sekaligus dirangkai dengan pembentukan Forum Data Keluarga Nasional.

Diseminasi hasil Pemutakhiran Data Keluarga tahun 2023 akan dilaksanakan besok (Selasa, 28/11/2023). 

"Acara diseminasi ini sekaligus pembentukan Forum Data Keluarga Nasional,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN, Lina Widyastuti, dalam keterangan terpisah di kantor BKKBN Pusat.

Menurut Lina, penyelengaraan Satu Data Keluarga di BKKBN adalah upaya menuju Satu Data Indonesia yang akurat, mutakhir, terpadu.

Dan juga dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.