Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo mengenai pemindahan ibu kota.

Menurut Gus Yahya, selama ini masih ada orang yang menolak gagasan Jokowi terkait pemindahan ibu kota.

"Soal IKN misalnya, sekarang banyak yang masih terang-terangan enggak mau. Kalau menang, enggak akan pindah. Orang masih belum mengerti, padahal kalau dipikir ini luar biasa strategis," ujar Gus Yahya pada acara Simposium Nasional Digitalisasi Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama yang digelar oleh PBNU di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Baca juga: PKS Berharap Proyek IKN Batal Jika Anies Menang Pilpres, Ini Respons Apindo

Gus Yahya mengatakan kebijakan pemindahan ke ibu kota Nusantara merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah.

Kebijakan ini, menurut Gus Yahya, harus dipertahankan agar tidak rusak oleh kepentingan sesaat.

"Ini memang inisiatif yang memang kita harus kita ikuti arahannya. Enggak ada pilihan lain. Inisiatif-inisiatif strategis ini bisa terus apa enggak? karena ini yang dibutuhkan. Jangan sampai rusak karena ini berdasarkan kepentingan sesaat," tutur Gus Yahya.

Baca juga: Sambut Pembangunan IKN, Akademisi di Kaltim Kaji Pemanfaatan Teknologi untuk Ketahanan Pangan

Dirinya membeberkan alasan mengapa kebijakan pemindahan ibu kota menjadi sangat strategis,

Pemindahan ibu kota, menurut Gus Yahya, berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan.

Upapa membangun pertahanan yang kuat harus dengan sistem yang terpusat. Sistem pertahanan tersebut, kata Gus Yahya, tidak boleh jauh dari ibu kota.

"Dimana-mana di dunia pertahanan dan keamanan dikendalikan dari satu central security system, dan membangun sistem sekuriti yang terpusat itu membutuhkan infrastruktur besar-besaran. Nah ini kalau insfrastruktur itu tidak boleh jauh dari ibu kota, karena kontrolnya dari kepala pemerintahan," jelas Gus Yahya.

Dirinya menilai Jakarta dan Pulau Jawa sudah tidak bisa menjadi tempat untuk membangun infrastruktur pertahanan.

Sehingga dipilih Kalimantan Timur sebagai tempat untuk pembangunan IKN.

"Di situ masih leluasa membangun space pusat kendali pertahanan. Ditempatkan di Kalimantan Timur, kenapa enggak Kalimantan Tengah, karena bisa untuk fasilitas pelabuhan maupun pelabuhan pertahanan dekat dengan pantai. Ini juga menjadi pusat kendali untuk surveillance terhadap kegiatan ekstrasi sumber daya alam," tutur Gus Yahya.

Kebijakan ini, menurut Gus Yahya, telah melalui kajian yang sangat besar dan membutuhkan studi yang ekstensif.

Baca juga: Menteri Bahlil Respons PKS Tolak Ibu Kota Negara Pindah ke IKN: Proyek Jalan Terus, Itu Kewajiban

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan, Indonesia butuh pemerataan pertumbuhan. Namun, pemerataan itu bukan dengan pembangunan hanya di satu kawasan.

Hal ini disampaikan Anies menanggapi gagasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak Ibu Kota negara dipindahkan dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.

"Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi," kata Anies saat ditemui di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).