Anggaran Kementerian Pertahanan Naik hingga 4 Miliar Dolar AS, Ini Penjelasan Prabowo Subianto
Beberapa alutsista prioritas itu utamanya soal kebutuhan di Angkatan Udara seperti pesawat angkut hingga pesawat pengisi bahan bakar di udara.
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Hasanudin Aco
Prabowo Subianto juga buka suara soal diungkapnya anggaran Kementerian Pertahanan RI (Kemhan) untuk di sisa pemerintahan hingga 2024.
Kenaikan anggaran Kemhan itu diungkap oleh Menteri Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Kenaikan anggaran itu kata Sri Mulyani dialokasikan dari pinjaman luar negeri.
Menyikapi hal itu, Prabowo mengatakan naiknya anggaran ada keperluan pertahanan Indonesia.
"Tadi pertahanan itu adalah sesuatu yang vital bagi tiap bangsa kita lihat negara yang pertahanannya tidak siap akan diganggu akan di, yang saya katakan yang akan ditekan akan ditindas akan di blackmail (diancam) dan sebagainya ini hukum alam ya," kata Prabowo.
Adapun pemenuhan pertahanan yang dimaksud ada kaitannya dengan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista).
Menurut dia, pengadaan alutsista tidaklah berbiaya murah, terlebih ada mekanisme yang panjang dan tidak instan.
Mantan Danjen Kopassus itu bahkan mengibaratkan, penentuan alutsista bukan seperti membeli susu barang di sebuah toko.
"Jadi saya kira cukup jelas bahwa dan juga saya katakan tadi baru saya katakan alat pertahanan ini tidak bisa kita ke supermarket beli langsung ya di prosesnya 3,4, 5 tahun dan ya saya kira demikian," tukas dia.
Sebagai informasi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan isi pertemuan antaraPresiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/11/2023) lalu.
Srimul, sapaannya, juga ikut hadir dalam pertemuan itu.
"Pertemuan dengan Menhan membahas belanja alutsista dari pinjaman luar negeri. Diketahui Kemenhan anggarannya adalah anggaran di dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) seperti hari ini. Namun Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan dari pinjaman luar negeri," ujar Sri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/11/2023).
Dia mengatakan pada 2020 - 2024 angka yang disetujui Presiden Jokowi sebesar 20,75 miliar Dolar Amerika Serikat (AS).
"Nah kemarin karena ada perubahan, maka alokasi untuk 2024 menjadi 25 miliar dolar AS," lanjut dia
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.