Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menolak usulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 Ayat (2) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) usulan inisiatif DPR RI.

Menurut Wibi, ketentuan tersebut sama saja menghapus hak rakyat memilih kepala daerahnya secara langsung lewat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Kami tegas menolak RUU DKJ ini, karena ini merenggut hak rakyat untuk memilih pada Pilkada langsung Jakarta," kata Wibi Andrino kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).

Kata dia, pemilihan kepala daerah dalam Pilkada membuat masyarakat Jakarta terlibat dalam menentukan pemimpinnya di daerah. Lewat Pilkada, masyarakat mampu menilai bagaimana rekam jejak sosok tersebut.

Sehingga menghilangkan hak konstitusional masyarakat Jakarta lewat ketentuan RUU DKJ, sama saja menghapus demokrasi di kota bekas ibu kota ini.

Baca juga: Thomas Lembong: Apa Percaya terhadap Rezim yang Porak Porandakan Mahkamah Konstitusi dan KPK?

Wibi menyebut pasca pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, maka negara tetap harus mengakui dan menghormati Jakarta sebagai provinsi yang bersifat khusus.

"Oleh karena itu, Pemerintahan Daerah Provinsi DKJ memiliki kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota yang berlaku secara umum berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah," tegasnya.