TRIBUNNEWS.COM - Pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando soal dinasti politik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menuai polemik. 

Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo turut menanggapi polemik pernyataan Ade Armando tersebut. 

Ganjar menilai, tindakan Ade Armando harus dijadikan pelajaran.

"Dia sudah minta maaf, narso dalem sudah menjelaskan, kita belajar saja untuk kita bisa saling menghormati," ujar Ganjar, Selasa (5/12/2023) di Balikpapan.

Buntut pernyataan Ade Armando, DPRD DIY pun mengecam dan bahkan meminta politisi PSI itu untuk diusut oleh kepolisian. 

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto menilai, pernyataan Ade telah melukai hati rakyat Yogyakarta. 

Baca juga: Gara-gara Pernyataan Ade Armando, Atribut Hingga Simbol PSI Terancam Dibersihkan dari Yogyakarta

Sehingga menurutnya, polisi perlu pro aktif dalam proses hukum.

"Proses hukum," kata Eko dengan tegas, Selasa (5/12/2023) dikutip dari youTube KompasTV. 

"jadi tentu saja setiap tindakan, setiap ucapan ini memiliki konsekuensi dan resiko. Maka ketika telah menuduh penetapan Gubernur dan wakil Gubernur ini tidak seusai kontitusi ini adalah pernyataan yang sesat dan membuat gaduh sekaligus melukai, melecehkan hati rakyat," lanjutnya. 

Di sisi lain, Ade Armando kini juga dibayangi sanksi dari partai yang menaunginya, PSI. 

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menyayangkan pernyataan Ade tersebut.

Grace menyebut PSI telah memberikan teguran untuk Ade.

Ia juga menyinggung soal sanksi yang akan dijatuhkan PSI kepada Ade, mengingat kejadian ini bukan kali pertama terjadi.

"Sedang kita rapatkan (pemberian sanksi), tapi teguran keras sudah diberikan kepada Ade Armando dan beliau langsung membuat pernyataan maaf," ucap Grace, ditemui di Jember, Jawa Timur, Senin (4/12/2023).

Grace menegaskan, pihaknya masih akan melakukan pembahasan internal terkait pernyataan Ade.

Ia pun menyinggung permohonan maaf dari Ade setelah pernyataannya menuai kecaman.

Menurut Grace, Ade tidak bermaksud menyinggung pemerintahan di DIY.

"Jadi, nanti saya rasa Mas Ketum akan membuat pernyataan," ungkapnya.

"Tapi sudah ada teguran keras langsung dari Mas Kaesang."

Buntut pernyataan Ade, Kantor DPW PSI DIY juga diketahui telah digeruduk massa. 

Tanggapan Sri Sultan HB X

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, turut menanggapi pernyataan Ade Armando yang menyinggung politik dinasti di DIY.

"Komentar boleh, komentar kok enggak boleh. Boleh saja."

"Hanya pendapat saya konstitusi peralihan itu kan ada, pasal 18B yang menyangkut masalah pengertian Indonesia itu menghargai asal usul tradisi DIY, sehingga bunyi UU Keistimewaan itu juga mengamanatkan Gubernur (yakni) Sultan dan Wakil Gubernur Paku Alam, ya melaksanakan itu saja ya kan," ujarnya di Kompleks Kepatihan, Senin (4/12/2023) dikutip dari TribunJogja.com.

"Dinasti atau tidak terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya, yang penting bagi kita di DIY itu Daerah Istimewa, diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu, itu aja," terang Sri Sultan HB X.

Diketahui, Ade Armando sebelumnya mengkritik kaus yang digunakan mahasiswa yang bertuliskan 'republik rasa dinasti.'

"Ini ironis sekali, karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," ujarnya dalam cuitan di akun X pribadinya, Sabtu (2/12/2023).

Atas dasar itu, Ade Armando menyimpulkan dinasti politik juga terjadi di DIY.

Ia lalu mempertanyakan keseriusan mahasiswa di Yogyakarta yang menentang politik dinasti dengan mengatakan DIY sebetulnya mempraktikkan politik dinasti.

"Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah DIY. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu," kata Ade.

Pasca pernyataannya yang menimbulkan kontroversi, Ade Armando meminta maaf lewat video klarifikasi di akun X pribadinya, Minggu (3/12/2023).

Ade Armando mengaku permintaan maafnya tersebut lantaran diminta oleh DPP PSI.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Massa Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan Geruduk Kantor DPW PSI DIY

(Tribunnews.com/Milani Resti) (TribunJogja.com/Miftahul Huda)