TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun dari 38 menjadi 34.

Akibatnya, Indonesia turun 14 peringkat.

“Jadi pada saat itu (2022, red) Indeks Persepsi Korupsi kita turun dari peringkat 96 dari 180 negara, menjadi peringkat 110. Jadi berapa turunnya itu, 14 tingkat kalau dibandingkan dengan negara terkorup,” ungkap Mahfud dalam Pidato di Hari Anti Korupsi Sedunia, Sabtu (9/12/2023).

Anjloknya IPK itu tidak terjadi secara tiba-tiba.

Menurut Mahfud, semuanya berawal dari upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi UU KPK tahun 2019.

Banyak kalangan menganggap, Calon Wakil Presiden (Cawapres) pendamping Ganjar Pranowo itu ikut dalam revisi UU tersebut. Mahfud membantah anggapan itu.

“Tidak, saya ndak ikut. UU KPK itu disahkan oleh DPR pada awal September (2019). Saya menjadi Menteri pada akhir Oktober. Jadi ada waktu satu bulan.”

Baca juga: KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Petinggi Partai Politik di Kasus Korupsi Kementerian Pertanian

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan, dirinya pernah mengusulkan agar pemerintah mengeluarkan Perppu dengan tujuan membatalkan UU yang baru disahkan DPR itu. Saat itu masih dalam bentuk rancangan.

“Tapi pada 19 Oktober, UU KPK disahkan. Dan saya empat hari kemudian baru diangkat menjadi Menteri. Jadi saya tidak ikut di dalam proses itu,” tegas Mahfud.

“Oleh sebab itu saya punya hak moral untuk mengatakan sekarang ini bahwa revisi UU KPK itu memang bagian dari upaya pelemahan terhadap KPK.”

Berantas Korupsi

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri Rapat Akbar Laju Indonesia #GAMA2024 bersama Rieke Diah Pitaloka di Mustikasari Convention Hall, Mustikajaya Bekasi Timur, Sabtu (9/12/2023).

Hadir ribuan relawan dari Laju Indonesia, Sahabat Mahfud Muda, Ikatan Keluarga Madura Jawa Barat, Gerpin, dan sejumlah elemen lainnya.

"Terima kasih sudah lebih dari satu jam menunggu saya. Luar biasa semangat para relawan menyongsong Pemilu 2024," kata Mahfud mengawali orasinya.

Baca juga: Hari Ke-11 Kampanye, Ganjar ke Cirebon, Mahfud MD Temui Anwar Ibrahim di Malaysia

Mahfud bicara banyak soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Soal penegakan hukum, Mahfud menyatakan, kadang kala memihak orang yang mempunyai kekuatan.

Orang lemah tidak mendapat perlindungan hukum jika berperkara, karena kalah dengan mereka yang mempunyai kekuatan.

"Orang mencuri lalu dihajar habis-habisan di tengah jalan, sementara orang korupsi dilindungi, korupsi tuh banyak loh, kelasnya miliaran. Kalau mencuri itu nggak banyak, dan kadang karena terpaksa. Orang kuat menyogok dan dibeking pejabat korup agar kasusnya ditutup. Ini bukan rahasia," tutur mantan Ketua MK ini.

Untuk itu, kata Mahfud, ia bersama Ganjar Pranowo akan memperjuangkan penegakkan hukum agar berjalan secara adil bagi semua pihak. "Ganjar-Mahfud hadir untuk memperbaiki itu semua," tegasnya.

Mahfud kemudian meminta para relawan untuk mengingat Gaspol ketika bertanya soal apa yang akan dilakukan Ganjar-Mahfud jika terpilih.

"Gaspol, gandakan anggaran, anggaran diperbanyak untuk orang orang kelas menengah ke bawah, sikat korupsi, dan perbaiki birokrasi," ucapnya.

Dikatakannya, masyarakat miskin di Indonesia tidak akan pernah bangkit, jika korupsi tidak diberangus tuntas. Setelah korupsi dikikis, Pemerintah bisa menghitung berapa yang bisa diberikan untuk rakyat sebagai modal kerja, subsidi listrik, menggratiskan internet, menggaji guru dengan layak.

"Proyek-proyek yang hanya dinikmati kelas menengah ke atas, kita hentikan. Kita akan membangun dari pinggiran. Ganjar-Mahfud, akan gaspol," ujarnya.

Melihat antusiasme dan jengahnya rakyat pada kondisi saat ini, Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka yakin Ganjar-Mahfud akan memenangkan Pemilu 2024. Karena duet ini solusi atas semua persoalan yang terjadi.

"Alhamdulillah Rapat Akbar dihadiri langsung oleh Pak Mahfud, tokoh kita yang tegas dan berintegritas. Kita akan berusaha mengerahkan jejaring kita. Kita sosialisasiasikan Ganjar-Mahfud," ucap Rieke.

Selain sosialisasi Ganjar-Mahfud, Rieke juga akan berusaha menyadarkan rakyat agar narasi yang menghancurkan nalar publik terkikis. Khususnya soal bantuan dan program untuk rakyat.

"Rakyat sebagai pembayar pajak, harus dapat kesejahteraan. Program dari Pemerintah itu bukan bantuan dan budi baik penguasa. Memang sudah kewajibannya untuk program rakyat," .

Rieke juga mengajak relawan dan pendukungya berkomitmen memberantas korupsi. Serta memperjuangkan terwujudnya lima bidang kesejahteraan rakyat, terpenuhinya hak konstitusional rakyat atas sandang, pangan, dan papan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pekerjaan yang layak dan lima jaminan sosial, kehidu­pan sosial, perlindungan hukum dan HAM, serta infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik.

Selain itu kata Rieke, semua program yang diusung Ganjar-Mahfud akan berbasis pada data yang akurat, yakni data desa presisi. "Jadi semua terukur dan tepat sasaran," imbuhnya.

Sekilas tentang Laju Indonesia

Laju Indonesia, Laskar Juang Indonesia, didirikan oleh Rieke Diah Pitaloka sekitar enam tahun lalu. Bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan dan ekonomi kerakyatan.

Laju Indonesia menyebarkan kesadaran bagi segenap elemen bangsa agar "Indonesia, Bangkit, Maju, Sejahtera!"

Visi Laju Indonesia mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu berdaulat adil dan makmur

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Misi Laju Indonesia memperjuangkan hadirnya Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dengan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945

Laju Indonesia pada konstetasi Pemilu 2024 menyatakan berjuang bersama Ganjar-Mahfud