TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, dalam kapasitasnya sebagai Presiden South-East Asia Parliamentarians against Corruption (SEAPAC), atau Organisasi Parlemen Asia Tenggara Anti-Korupsi, mendorong Association of the South-East Asia Nations (ASEAN) untuk lebih tegas dalam membangun kebijakan dan komitmen politik terkait anti-korupsi. 

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber pada the 10th Forum of Parliamentarians (Forum Parlemen ke-10 COSP) sebagai forum khusus di the 10th Conference of the State Parties to UNCAC, Atlanta, USA, 11-15 December 2023.

Fadli menyoroti ASEAN yang hanya memiliki sedikit referensi kebijakan regional terkait anti-korupsi. 

“Kebijakan anti-korupsi ditemukan malah di ASEAN Convention Against Trafficking in Persons. Karenanya, kebijakan ASEAN Pasca-2025 harus lebih tegas dalam isu anti-korupsi. Termasuk dalam menciptakan level of playing field (arena setara) bagi parlemen dan eksekutif di ASEAN,” kata Fadli dalam keterangannya Jumat (15/12/2023).

Fadli Zon menegaskan keterlibatan Parlemen dalam mendukung pelaksanaan efektif dari beragam aturan UN Convention against Corruption (UNCAC) sangat penting. 

Parlemen tak hanya berfungsi meratifikasi UNCAC tetapi juga untuk mempersiapkan beragam legislasi terkait UNCAC.

Mulai dari pengawasan regular terkait pelaksanaan UNCAC untuk dapat mengetahui kekurangan dari kebijakan anti-korupsi, hingga mendukung ketersediaan anggaran untuk melaksanakan berbagai program anti-korupsi.

“Kerja Parlemen tak hanya berhenti di ratifikasi UNCAC, justru baru dimulai setelah itu,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Baca juga: 35 Link Twibbon Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember 2023

Fadli juga menyoroti mengenai masih tingginya korupsi, meski UNCAC telah berjalan selama 20 tahun. 

Potret itu terlihat dari hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2022. Di ASEAN, hanya satu negara dari sebelumnya tiga negara (pada 2020) tercatat memiliki nilai di atas 50. 

"Sebab itu harus ada penanganan dengan pendekatan menyeluruh komunitas (whole of society approach), termasuk melibatkan parlemen," ucap Fadli.

Fadli menyarankan dua hal yakni membangun mekanisme domestik untuk review regular UNCAC dan mendorong Conference of the State Parties (CoSP) untuk memiliki kebijakan jelas dalam pelibatan anggota parlemen dalam mekanisme review UNCAC.