Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengatakan hingga saat ini bandar besar sindikat penempatan pekerja migran Indo wsia belum tersentuh.

Padahal, ia telah menyebutkan inisial nama-nama para bandar besar tersebut kepada Presiden, Menko Polhukam, hingga Kapolri.

Benny mengatakan sindikat tersebut juga terafiliasi dengan jaringan internasional.

Hal tersebut disampaikannya di sela kegiatan Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional (HPMI) Tahun 2023 di Tennis Indoor Senayan Jakarta pada Senin (18/12/2023).

"Karena kejahatan human trafficking ini kan tentu kejahatan yang melibatkan tidak hanya sindikatnya di Indonesia tapi juga di luar negeri," kata Benny.

"Tapi sayangnya bandar-bandar besarnya belum tersentuh. Saya sudah menyerahkan lima nama lho ke Pak Kapolri. Di Batam misalnya, ini satupun belum tersentuh. Kita bangga dengan 900 yang sudah ditangkap tersangka, tapi itu baru ikan teri, ikan kakapnya belum," sambung dia.

Ia meyakini menangkap para pelaku tersebut bukanlah hal yang sulit.

Hal tersebut, kata dia, karena BP2MI sudah melakukan pemetaan kantong-kantong daerah rekurtmen pekerja migran Indonesia ilegal.

Untuk itu, kata dia, hal yang paling penting adalah komitmen negara untuk benar-benar memerangi sindikat penempatan ilegal.

"Ini bisnis kotor, bisnis haram yang perputaran uangnya sangat besar. Sehingga saya katakan di depan presiden, Pak ini sulit disentuh karena dibackingi oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Oknum TNI terlibat, oknum Polri terlibat, oknum kementerian lembaga terlibat cawe-cawe, kemudian oknum BP2MI terlibat," kata dia.

"Saya ingin mengatakan fair, saya sedang membersihkan secara internal orang-orant di BP2MI yang selama ini terlibat dalam penempatan ilegal. Satu sudah kita pecat. Satu ASN tidak boleh promosi kenaikan pangkat. Tiga petugas kita di Bandara Soetta sudah kita pecat. Dan 30 orang kita berhentikan tugasnya di bandara Soetta dan kita ganti dengan orang-orang baru. Ini langkah tegas BP2MI," sambung dia.

Menurutnya, saat ini terdapat pergeseran tren terkait kasus tersebut.

Pergeseran yamg dimaksud, kata dia, dulu para korban penempatan ilegal berpendidikan rendah karena tidak mengetahui informasi yang benar.

"Tapi dalam kasus Kamboja itu ada S1 sarjana, ada D3, kemudian mereka paham kalau itu ilegal, tapi kan gajinya besar. Dan bamdar besar untuk ke Kamboja itu saya sudah sebut inisialnya di depan Presiden, di depan rapat terbatas kabinet. Dan itu belum disentuh," sambung dia.

Komnas HAM Terima Aduan dari Myanmar dan Kamboja

Komnas HAM RI mencatat 1.415 aduan yang masuk terkait dugaan pelanggaran HAM pada semester pertama atau Januari sampai Juni 2023.

Pada periode tersebut Komnas HAM juga menerima aduan terkait dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di luar negeri.

Dari Arab Saudi tercatat ada 13 aduan, Myanmar 8 aduan, Kamboja 3 aduan, Malaysia 7 aduan, dan Irak 3 aduan.

Komisioner Komnas HAM RI Hari Kurniawan mengatakan aduan dari Myanmar dan Kamboja terkait dengan dugaan TPPO.

"Aduan luar negeri akan diapakan? Kalau itu terkait pekerja migran, kemudian terkait TPPO, ini kami juga punya tim TPPO. Dan kami koordinasi dengan Satgas TPPO yang dibentuk pemerintah," kata Hari saat konferensi pers di kantor Komnas HAM RI Jakarta pada Kamis (24/8/2023).

"Bahkan termasuk bagaimana kemudian melepaskan korban-korban TPPO yang ada di Myanmar, di Kamboja," sambung dia.

Ia mencontohkan dirinya dan Komisioner Komnas HAM RI Anis Hidayah kerap menerima telpon dari korban.

Mereka, kata Hari, kemudian membimbing mereka untuk keluar dari Kamboja dan Myanmar.

"Karena mereka bisanya jam 1 malam menelpon kami agar mereka lolos kemudian agar mereka bisa kita arahkan ke shelter terdekat yang disediakan oleh IOM sebagai langkah keamanan. Lalu besoknya kita koordinasi dengan KBRI agar memulangkan mereka," kata dia.

Sekadar informasi, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah membentuk satuan tugas (satgas) tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dipimpin Wakil Kepala Bareskrim (Wakabareskrim) Polri, Irjen Asep Edi Suheri.

Pengumuman pembentukan Satgas tersebut tercatat pada awal Juni 2023.

Kapolri juga memerintahkan seluruh Polda untuk membentuk Satuan Tugas Daerah (Satgasda) TPPO yang nantinya akan dipimpin oleh Wakapolda masing-masing.

Data Juni Sampai Juli 2023

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan penanganan kasus TPPO dalam satu bulan terakhir terhitung 5 Juni 2023 sampai 3 Juli 2023.

Ia mengatakan berdasarkan data Mabes Polri, dalam periode tersebut tercatat sebanyak 698 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dari berbagai daerah di Indonesia.

"Satu bulan korbannya itu 1.943 yang bisa diselamatkan. Mungkin masih banyak yang belum bisa diselamatkan, tapi ini tidak pernah terjadi sebelumnya satu bulan menyelamatkan sekian," kata Mahfud saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2023).

"Dulu eceran saja, seminggu ada berita ini dua orang diselamatkan, seminggu itu. Tapi yang sebulan terakhir ini sudah sangat produktif. Kemudian Polri juga sudah menerbitkan 605 laporan polisi," sambungnya.

Mahfud mengatakan modus kejahatan terkait TPPO yang telah ditangani Polri, kata dia, bermacam-macam.

Mulai dari online scammer untuk perjudian, prostitusi, pekerja-pekerja kasar di kapal-kapal, pekerja rumah tangga di yang tidak digaji tetapi tidak boleh pulang, hingga penyiksaan di berbagai negara.

Perkembangan terakhir, kata dia, bahkan modus kejahatan terkait TPPO tersebut terkait dengan perdagangan organ tubuh di Bekasi.

"Coba sekarang orang dikirim ke luar negeri, ginjalnya dijual, ditampung di berbagai ya rumah sakit dan tidak mendapat perawatan yang memadai juga," kata Mahfud.

"Sehingga masih saya dapat info tadi dari Polri, itu di suatu negara masih ada 14 orang masih tertahan di rumah sakit dengan jual ginjal itu. Waktu berangkat dari sini bilang mau bekerja di restoran, di mana begitu. Sampai di sana kontrak jual ginjal. Itu jenisnya," sambung dia.