Salah satu inovasi keterbukaan informasi publik yang sudah dijalankan pada tahun 2023 adalah sistem informasi perekrutan dan seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di seluruh Indonesia melalui laman www.paskibraka.bpip.go.id.

Adanya sistem informasi ini, memberikan akses yang lebih luas dan kesempatan yang sama bagi seluruh anak bangsa dalam perekrutan dan proses seleksi Paskibraka karena dapat diakses oleh seluruh peserta dan diumumkan melalui website.

"Pembentukan Paskibraka tidak hanya disiapkan sebatas untuk menaikkan dan menurunkan bendera pusaka pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi menjadi suatu program pengkaderan calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila, sehingga diharapkan Paskibraka siap menjadi calon pemimpin bangsa masa depan yang memiliki jiwa nasionalisme dan berjiwa Pancasila," paparnya.

"Para Paskibraka kita berdayakan untuk menjadi role model insan Pancasilais sebagai Purnapaskibraka Duta Pancasila. Di pundak mereka-lah nasib Bangsa Indonesia akan ditentukan. Maka kami siapkan para generasi pemimpin masa depan ini dengan pemahaman ideologi Pancasila yang mantap, menancap dalam pikir dan jiwanya. Saat ini, jumlah Paskibraka yang sudah mengikuti Pembinaan Ideologi Pancasila sebanyak 12.865 orang dari seluruh wilayah Indonesia. Jumlah ini akan terus bertambah. Ini komitmen dan upaya kami untuk menyiapkan generasi pemimpin mendatang," terangnya.

Pada Tahun 2023 ini BPIP juga telah memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Fungsi BPIP dalam monitoring implementasi nilai-nilai Pancasila dilakukan mulai dari pembentukan regulasi atau produk-produk hukum, baik dalam skala nasional maupun regional.

Mengenai proses perumusan RUU Sistem Ekonomi Pancasila, akan kami lanjutkan dan terus kawal di Tahun 2024. RUU ini diharapkan akan menjadi landasan pelaksanaan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan demokrasi ekonom Perlu disampaikan pula, atas capaian-capaian tersebut, BPIP tahun 2023 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

"Selain itu, indeks pelayanan publik BPIP masuk dalam kategori baik dengan penilaian dari KemenPAN RB, dan Indeks Reformasi Hukum BPIP Tahun 2023 yakni 98.60 dengan kategori AA (istimewa)," ucapnya.

Kita berharap di tahun 2024 BPIP terus mengembangkan kualitas dirinya baik secara lembaga atau secara Sumber Daya Manusianya.

"Dengan tekan kuat dan gotong royong kita yakin BPIP akan sangat dibutuhkan masyarakat dalam menjaga dan membumikan Pancasila secara menyeluruh," harapnya.

Kegiatan dengan tema "Sorot Balik Adicita Pancasila" itu juga dimeriahkan pameran produk unggulan BPIP dan para seniman Indonesia.

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Dewan Pengarah BPIP; Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya; Wakil Kepala BPIP Dr. Rima Agristina, S.H., S.E., M.M Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP; serta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan BPIP dan tamu undangan dari berbagai media elektornik, online dan cetak. (*)