Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua KPK non-aktif, Firli Bahuri tidak hadir dalam agenda pemanggilan untuk diperiksa kasus pemerasan di Bareskrim Polri pada Kamis (21/12/2023).

Dengan sikap tersebut, Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan Firli menunjukkan gelagat ingin bersembunyi bahkan diduga akan melarikan diri.

"Penyidik Polda Metro Jaya harus segera mencari dimana keberadaan Firli dan menangkapnya karena menunjukan gelagat bersembunyi dan bisa jadi akan melarikan diri," kata Yudi kepada wartawan, Kamis.

Yudi menyebut alasan kubu Firli yang menyebut tidak bisa hadir karena ada agenda yang lebih penting mengada-ada.

"Apalagi kita tahu dia sudah non-aktif menjadi ketua KPK sehingga dia bisa fokus pemeriksaannya sebagai tersangka korupsi," ungkapnya.

Baca juga: Tak Datang ke Bareskrim, Firli Bahuri Pakai Alasan Ada Pemeriksaan Dewas KPK

Selain di Bareskrim Polri, Firli Bahuri juga disebut mangkir dari pemanggilan Dewan Pengawas (Dewas) KPK RI soal dugaan pelanggaran etik.

"Karena ada gelagat yang tidak baik dari Firli ini, maka keputusan untuk menangkap dan menahannya penting untuk menuntaskan kasusnya," tuturnya.

Sebelumnya, Firli tidak bisa ke Bareskrim Polri karena disebut sudah ada agenda penting lainnya yang waktunya bersamaan dengan agenda pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri.

"Jadi ada alasan kegiatan bersamana yang tidak bisa ditinggalkan," kata Kuasa Hukum Firli, Ian Iskandar saat dihubungi, Kamis.

Ian tak menjelaskan lebih detil soal agenda penting yang dimaksud. Namun, salah satu agendanya adalah hadir ke pemeriksaan Dewas KPK soal dugaan pelanggaran etik.

"Hari ini banyak kegiatan beliau, salah satunya mungkin hadir dipemeriksaan Dewas," jelasnya.

Untuk itu, Ian menyebut pihaknya meminta agenda pemeriksaan kepada kliennya untuk ditunda.

"Kami sudah memberikan surat permohonan penundaan pemeriksaan langsung ke penyidik Polda," tuturnya.

Firli Bahuri Jadi Tersangka

Polisi menetapkan Ketua KPK, Firli Bahuri sebagai tersangka di kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah melakukan langkah-langkah dalam proses penyidikan.

"Telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukan nya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11/2023) malam.

Adapun Firli terbukti melakukan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian.

"Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya, terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI 2020-2023," jelasnya.

Adapun dalam kasus ini pasal yang dipersangkakan yakni Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 KUHP.

"Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar," ungkap Ade.