TRIBUNNEWS.COM - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjatuhkan sanksi etik terberat untuk Ketua KPK non-aktif Firli Bahuri.

Firli Bahuri diduga telah melakukan tiga pelanggaran etik berat.

Pertama, Firli dinilai bersalah melakukan hubungan langsung atau tidak langsung dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang tengah berperkara di KPK.

Kedua, Firli tidak jujur melaporkan harta kekayaan dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Ketiga, ia menyewa rumah di Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan.

Baca juga: Dewas KPK Menyatakan Firli Bahuri Terbukti Melakukan Pelanggaran Etik

Akibat ketiga pelanggaran tersebut, Firli Bahuri kini diminta mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK.

Keputusan ini disampaikan Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean dalam sidang pembacaan putusan di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Rabu (27/12/2023).

"Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK," ujar Tumpak, Rabu.

Dengan mempertimbangkan sejumlah hal, Dewas KPK menilai tidak ada hal yang meringankan sanksi terhadap Firli.

Sementara untuk hal yang memberatkan, Dewas KPK menyebut Firli tidak mengakui perbuatan, berusaha memperlambat jalannya persidangan dan tidak hadir dalam persidangan kode etik serta pedoman perilaku tanpa alasan yang sah.

"Sebagai ketua dan anggota KPK seharusnya menjadi contoh dalam mengimplementasikan kode etik, tetapi malah berperilaku sebaliknya. Terperiksa pernah dijatuhi sanksi kode etik," papar Tumpak.

Baca juga: Firli Bahuri Disanksi Etik Berat oleh Dewas KPK, Diminta Undur Diri sebagai Ketua KPK

Lebih lanjut, Tumpak memastikan Firli tidak hadir memenuhi panggilan sidang etik yang digelar Dewas KPK, Rabu ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Firli memilih menghadiri pemeriksaan sebagai tersangka di Bareskrim Polri.

Padahal, Dewas KPK disebutnya telah mengirimkan surat panggilan secara patut kepada Firli.