Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkap dampak jika Pemilu Serentak 2024 gagal dilaksanakan.

Sigit mengatakan ada sejumlah dampak yang satu di antaranya adalah mengalami kemunduran pada proses pembangunan.

"Jika Pemilu gagal, maka bonus demografi juga akan berubah, mungkin kita bisa mengalami becnana demografi, proses pembangunan juga mengalami kemunduran, terjadi polarisasi, perpecahan anak bangsa," kata Listyo dalam Rilis Akhir Tahun di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (27/12/2023).

Dalam kesempatan itu, Sigit juga menyebut dampak jika Pemilu 2024 berhasil dilaksanakan dengan baik.

"Dan yang utama jika pemilu berhasil dilaksakanan maka agenda pembangunan terus akan berlanjut dan demokrasi kita akan jadi lebih mapan," jelasnya.

Lebih lanjut, Sigit mengatakan proses kontestasi demokrasi kali ini memiliki kompleksitas yang berbeda dengan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahun lalu.

Faktornya, rentang waktu yang berdekatan, wilayah yang luas, hingga banyaknya jumlah pemilih.

Untuk itu, seluruh jajaran Polri diminta Sigit untuk benar-benar siap dalam melaksanakan pengamanan Pemilu melalui Operasi Mantab Brata.

"Polri menggelar Operasi Mantap Brata, didukung Nusantara Cooling System, Satgas Anti Money Politic, dan Satgas Pemilu Damai," ucapnya.

Operasi Mantab Brata

Dalam pelaksanaan pengawalan Pemilu, Polri mengerahkan ratusan ribu personel dalam Operasi Mantap Brata untuk mengamankan jalannya pelaksanaan Pemilu 2024.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan total 434.197 personel dari dari jajaran Mabes Polri hingga Polda di seluruh Indonesia akan dikerahkan.

"Pada pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024, Polri menurunkan personel sebanyak 434.197 personel," kata Sandi di The Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).

Sandi berharap, dengan banyaknya personel yang diterjunkan bisa menciptakan pemilu damai, mulai dari tahap pendaftaran para calon hingga pelantikan, termasuk saat pencoblosan.

Pengamanan pada saat tahap pencoblosan, lanjut Sandi, bakal dilakukan menyesuaikan tingkat kerawanan suatu daerah.

"Pada waktu pelaksanaan pemilu langsung di TPS disesuaikan dengan karakteristik wilayah yang ada. Jadi kalau wilayahnya aman, rawan ataupun yang rawan satu itu tentunya akan berbeda dengan daerah-daerah tertentu," ucapnya.

"Untuk itu harapan kita bersama bahwa insyaallah pemilu bisa dilaksanakan dengan aman dengan tertib sesuai dengan yang kita harapkan," sambungnya.

Adapun Operasi Mantap Brata ini dipimpin langsung oleh Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran.

Kegiatan itu akan dilakukan selama 222 hari sejak tahap pendaftaran hingga pengambilan sumpah oleh pasangan presiden terpilih.

Operasi ini akan melibatkan 11 satuan kerja dari Mabes Polri. Yakni Bareskrim, Baintelkam, Baharkam, Korbrimob, Slog, Divisi Humas, TIK, Propam, Hubinter, Srena, hingga Irwasum.

Sebelas satuan kerja tersebut akan ditempatkan ke dalam 9 Satuan Tugas (Satgas) yang berbeda. Meliputi Satgas Pengamanan Capres-Cawapres, Preemtif, Preventif, Penindakan, Gakkum, Antiteror, Pengaman TPS Luar Negeri, Humas, dan Banops