Menteri Hadi Dampingi Presiden Jokowi Serahkan Hasil PTSL 2023 di Jawa Timur
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa sertipikat ini sangat penting sebagai bukti kepemilikan tanah bagi masyarakat.
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAWA TIMUR - Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, menyerahkan 4.000 sertifikat di GOR Delta Sidoarjo, Jawa Timur, pada Rabu (27/12/2023).
Sertifikat yang diserahkan terbagi atas 3.200 sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan 800 sertipikat Redistribusi Tanah yang dilaksanakan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa sertipikat ini sangat penting sebagai bukti kepemilikan tanah bagi masyarakat.
"Semua sertipikat yang keluar dari BPN ini adalah bukti hukum hak atas tanah yang bapak dan ibu miliki," ucapnya.
Baca juga: Jokowi soal Sertifikat Tanah: Kita Mati-matian agar Tahun Depan Selesai
Joko Widodo menjelaskan dengan sertipikat masyarakat tidak perlu takut lagi akan adanya sengketa ataupun konflik.
Masyarakat pun akan aman dan nyaman dalam memanfaatkan lahan tersebut.
Menurutnya, sejak adanya program PTSL jumlah sertipikat yang terbit berhasil meningkat signifikan.
"Ada 126 juta bidang tanah yang harus disertipikatkan. Pada tahun 2015 baru ada 46 juta, sehingga konflik di negara kita banyak karena tanahnya belum bersertipikat. (Melalui PTSL) inilah usaha kita mempercepat yang namanya penyertipikatan tanah," katanya.
Sementara itu, Hadi Tjahjanto menyampaikan Kementerian ATR/BPN akan terus memberi kepastian hukum kepada masyarakat.
"Program PTSL dan Redistribusi Tanah akan terus dilanjutkan sampai dengan permasalahan-permasalahan di lapangan selesai," ujarnya.
Turut hadir pada kegiatan ini, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan; Panglima TNI, Agus Subiyanto; Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali; serta Forkopimda Provinsi Jawa Timur. Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Jonahar; serta jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur.
