TRIBUNNEWS.COM, PAPUA - Ketua KNPI Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan Bernolfus Tingge menyesalkan situasi sosial politik, ekonomi dan budaya di wilayah Kabupaten Boven Digoel saat ini.

Menurut dia masyarakat asli Boven Digoel semakin terpinggirkan, di tengah gelombang deras pendatang masuk ke sana utamanya setelah pemekaran Provinsi baru Papua Selatan.

Baca juga: Kemendagri: Batas Daerah Merauke-Mappi dan Merauke-Boven Digoel Rampung

Bernol mengungkapkan kondisi saat ini, masyarakat asli Papua Boven Digoel bukan lagi menjadi tuan di atas tanah mereka sendiri tetapi justru pendatanglah yang seakan-akan menjadi tuan atas tanah mereka. 

"Mencermati situasi sekarang dengan adanya daerah otonomi baru (DOB) khusus Papua selatan, masyarakat dari luar sangat membludak melampaui batas," ungkap Bernol kepada wartawan, Sabtu (6/1/2023).

Salah satu aspek yang menonjol lanjut dia  adalah berkaitan dengan dunia kerja. 

Baca juga: Warga Boven Digoel Serahkan Sepucuk Senjata Api Milik Mantan Pimpinan TPNPB-OPM Kodap V

Bernol tidak habis pikir ada banyak sekali para pendatang baru di Boven Digoel yang dengan mudah mendapatkan KTP setempat tentu dalam rangka memudahkan mereka mencari pekerjaan. 

"Bayangkan situasi ini akan terus berlanjut lalu kami warga asli Boven mewakili suku Muyu, Wambon, Auyu, Kombay, Koroway yang mendiami daerah ini pasti akan terancam. Mata pencarian kami pasti diambil oleh mereka yang entah dari mana saja datangnya dan langsung diberikan KTP. Ini kami tentang karena akan berakibat fatal masyarakat kami terpinggirkan," ucapnya. 

Pihaknya mendesak agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel tidak mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara sembarang kepada mereka yang tidak jelas alias datang tidak tahu asalnya.

"Bagaimana mereka datang hanya dalam beberapa hari sudah mendapat KTP, ini kan tidak wajar," tukasnya. 

Hal ini menurut dia, sangat merugikan orang asli papua khususnya generasi 5 suku dan generasi   Lahir Besar Boven Digoel (Labebodi) maupun penduduk lama yang hendak mengadu nasibnya di dunia pekerjaan, termasuk persaingan di kursi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boven Digoel.

Dari daftar nama-nama yang tercantum yang telah diumumkan Tim Seleksi KPU Boven Digoel, ada indikasi beberapa nama yang berasal dari luar Boven Digoel. 

"Ini sangat tidak etis merampas hak-hak dasar teman-teman kami OAP Boven Digoel dan Labebodi. Harus dihentikan cara-cara seperti ini," tegasnya.

Baca juga: Kebahagiaan Siswa Sekolah di Boven Digoel Papua Dapat Bantuan Beasiswa hingga Alat Tulis

Dia tambahkan mereka yang datang lalu mendapatkan KTP langsung mau melamar pekerjaan, ikut seleksi KPU, Daftar Jadi ASN, P3K, Tenaga Kontrak dan lainnya seakan-akan orang-orang ini sudah dari lahir dan besar di Boven Digoel.

"Kami tegaskan tidak boleh terjadi lagi. Saya prihatin atas nasib generasi orang asli papua (OAP) lebih khusus Boven Digoel, maupun lahir besar Boven Digoel (Labebodi) dalam hal pekerjaan. Kami sangat prihatin, hak Kesulungan mereka direbut," tegasnya.

Khusus untuk Timsel KPU Kabupaten Boven Digoel lanjut dia, harap bijak dalam menyeleksi dan memutuskan agar tidak meloloskan peserta yang bukan orang Boven Digoel karena merugikan masyarakat asli dan juga masyarakat nusantara lainnya yang sudah lama berdomisili di Kabupaten Boven Digoel ini. 

Yang lebih parah lagi ada Opini berkembang bahwa terindikasi "ORANG TITIPAN" dalam mengikuti seleksi Anggota KPU kali ini.

"Ini tidak boleh terjadi sisip menyisip. Jika demikian, ya keluar dari Boven Digoel dan pergi tes di Kabupaten lain. Jika itu terjadi akan terlihat lucu jika bisa lolos jadi Penyelenggara Negara Apalagi Komisioner KPU tapi tidak mengetahui garis- garis besar Statistik Sektoral wilayah dimana dia akan ditugaskan. Jika mereka jg lolos jelas akan berdampak dari kinerjanya karena tidak memahami sosiokultural masyarakat lokal dan masih butuh proses untuk penyesuaian. Ini sangat lucu dan tidak masuk akal," katanya.

Dia berharap agar kesempatan posisi pekerjaan di Boven Digoel harus diutamakan untuk anak-anak Boven Digoel sehingga menjadi atensi utama Timsel KPU sehingga mereka dapat melayani sesuai dengan karakter masyarakat Boven Digoel. 

"Kami tegaskan soal ini akan kami pantau terus. Jangan pernah main-main seakan-akan tanah ini tidak ada tuannya lalu siapa pun boleh berbuat sesuka hati di sini. Kami anak-anak suku di Boven Digoel ingin agar hak kami jadi tuan diperhatikan, bukan dirampas tanpa malu-malu," pungkas Bernol.