TRIBUNNEWS.COM - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan tidak hadir pada HUT ke-51 PDI Perjuangan (PDIP) pada Rabu (10/1/2024) mendatang.

Sebelumnya, Presiden Jokowi kemungkinan tidak akan hadir dalam puncak peringatan hari lahir partai berlambang Banteng tersebut, karena ada kunjungan kerja (Kunker) ke luar negeri.

Maka, dengan agenda kunjungan ke luar negeri tersebut, Presiden Jokowi diperkirakan tidak akan menghadiri HUT partai moncong putih itu.

Dalam hal ini, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan, kunjungan kerja Presiden ke luar negeri tersebut sudah dijadwalkan sejak lama.

Sehingga, ia membantah apabila kunjungan kerja Presiden tersebut untuk menghindari perayaan HUT PDIP.

"Enggak lah pasti sudah ada rencana yang sudah diatur. Kita ucapkan selamat ulang tahun ya," jelasnya.

Mengenai ketidakhadiran Presiden Jokowi itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengaku sudah mengetahui kondisi tersebut.

Baca juga: Peringati HUT ke-51, PDIP Usung Tema Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang’

Dikatakannya, Presiden Jokowi memilih untuk melakukan perjalanan dinas ke Filipina, ketimbang hadir dalam acara partai yang telah membawanya sebagai presiden.

"Kami sudah mendapat informasi juga bapak presiden Jokowi akan melaksanakan tugas negara di luar negeri, di Filipina," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/1/2024).

Kendati demikian, menurut Hasto, ketidakhadiran Presiden Jokowi itu bukanlah sebuah masalah besar bagi PDIP.

"Tapi watak kegiatan kali ini ke bawah menyatu dengan rakyat itu sendiri," katanya.

Kemudian, ketika disinggung apakah ketidakhadiran Presiden Jokowi itu akan berpengaruh pada elektabilitas PDIP di Pemilu 2024, Hasto mengatakan bahwa HUT kali ini bersumber dari akar rumput.

Peringatan hari lahir melibatkan banyak masyarakat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

"Belajar dari sejarah PDIP,  perjuangan ketika menghadapi pemerintahan yang otoriter sampai kantor PDIP diserang kekuatan rakyat adalah senjata yang paling kuat di dalam menentukan elektoral parpol dan calon presiden," pungkasnya.