TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kesejahteraan TNI dan Polri.

Hal itu terjadi saat debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024) kemarin, dan mengangkat tema pertahanan.

Anies menyebut kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal ini TNI dan Polisi lebih sering di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketimbang era Joko Widodo (Jokowi).

Anies menyebut pada era SBY gaji PNS naik sembilan kali, dibanding era Jokowi hanya tiga kali.

Pernyataan tersebut diungkap ketika Anies mendapatkan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Awalnya Anies menanyakan ke Ganjar soal Kinerja Kementerian Pertahanan.

Anies bahkan menanyakan ke Ganjar berapa nilai yang diberikan Ganjar untuk kinerja Kementerian Pertahanan yang saat ini dipimpin Menteri Pertahanan yang juga capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Kemudian Ganjar menjawab memberikan nilai 5, dan mengungkap kalau ingin membangun sistem pertahanan yang baik maka dalam perencanaan harus ajeg harus konsisten.

Lalu Anies merespons pernyataan Ganjar dengan kritik terkait kesejahteraan gaji untuk TNI yang di era Presiden Jokowi hanya naik tiga kali, sehingga menurut Anies nilai untuk kinerja Kementerian Pertahanan harusnya di bawah lima.

Lantas Ganjar meminta Anies menyebut detail berapa nilai yang ingin diberikan kepada Kinerja Kementeerian Pertahanan, dan Anies menjawab 11 dari 100.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon kritikan capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang jarang menaikkan gaji PNS dan anggota TNI/Polri.

Menurut Jokowi, situasi fisikal APBN setiap tahun dan setiap pemerintahan berbeda beda.

Menurut Presiden apabila kondisi fisikal sedang tertekan misalnya saat Pandemi Covid-19, pemerintah tidak mungkin menaikan gaji PNS dan TNI/Polri.

Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan menaikan gaji aparatur negara kata Jokowi pasti dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

Sementara soal penilaian Anies mengenai kinerja Kementerian Pertahanan yang berada pada skor di bawah lima.