Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyatakan kalau tingkat produktivitas dari anggota DPR RI tidak hanya dilihat dari berapa banyaknya Undang-Undang (UU) yang dilahirkan dalam setahun.

Pernyataan Eddy ini sekaligus merespons soal penilaian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), yang menyatakan kalau kinerja DPR buruk sepanjang 2023.

Baca juga: Hanya Sahkan 5 RUU Sepanjang 2023, Formappi Sebut Kinerja Legislasi DPR Buruk

Penilaian itu diberikan Formappi karena, DPR RI hanya mengesahkan 5 UU dari puluhan RUU yang masuk prioritas.

"Betul, jadi produktivitas anggota DPR tidak semata-mata bisa dinilai jumlah atau kuantitas dari pada UU yang mereka lahirkan tidak, gitu saya kira sih gitu," kata Eddy dalam sambungan telepon kepada Tribunnews, Rabu (16/1/2024).

Menurut Eddy, banyak hal yang seharusnya bisa menjadi penilaian terhadap kinerja atau produktivitas anggota DPR RI.

Pertama kata dia, melihat anggota yang aktif dan selalu berpandangan baik di setiap pertemuan atau rapat di komisi.

"Kan banyak yang lain, misalnya jumlah anggota yang aktif dan kemudian menyatakan pandangannya secara baik di forum forum di dalam rapat-rapat itu kan juga sebagai penilaian produktif atau tidak gitu loh," beber dia.

Baca juga: Peneliti Formappi: Janji Para Capres Termasuk Caleg Tidak Wajib Dipercaya

Tak hanya itu, aktivitas anggota DPR RI yang turun ke daerah pemilihan (dapil) di saat masa reses juga kata dia bisa jadi penilaian.

Sebab dalam kondisi tersebut, setiap anggota DPR bisa mendengar sekaligus menyerap apa yang menjadi keluhan dari masyarakat.

"Atau misalnya berapa banyak anggota DPR itu yang kemudian bisa memberikan pandangan-pandangan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi nya masing-masing komisi, seberapa jauh anggota DPR itu kemudian turun ke dapil ketika reses dan mengurus dapil nya, itu kan salah satu dari aspek penilaian," kata dia.

Atas hal itu, Eddy merasa tidak sepakat jika dalam memberikan penilaian kepada DPR, suatu kelompok hanya menitik beratkan pada pembentukan UU di dalam suatu periode.

"Jadi tidak hanya semata-mata satu tolok ukur saja, yaitu jumlah UU yang dilahirkan, tidak juga," tukas Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sebelumnya, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kinerja buruk DPR RI dalam fungsi legislasi pada tahun 2023.