TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendapatkan sorotan dari aktivis, para akademisi dan pegiat demokrasi.

Hal ini karena Jokowi beberapa bulan terakhir ini telah mempertontonkan oligarki dengan membangun dinasti politik bersama keluarganya.

Jokowi dinilai ingin melanggengkan kekuasaannya dengan mendorong putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Demikian pula dengan penunjukan Kaesang Pangarep menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ada Jokowi di belakangnya.

Aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zen mengaku tidak pernah khawatir sama sekali dengan kekuasaan Jokowi.

Baca juga: Jokowi Panen Kritikan Usai Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

Dia lantas menyinggung gerakan mahasiswa tahun 1998 yang mampu menumbangkan Presiden Soeharto.

Padahal, saat itu, pergerakan mahasiswa sangat sulit. Jauh bila dibandingkan dengan sekarang.

“Tahun 1996-1997 tidak ada media sosial, kalau kita demo itu kita sakit atau jatuh ke parit tidak ada yang tahu. Iya kan, roboh kok Soeharto,” kata Patra M Zen saat menjadi narasumber Diskusi Daring bertajuk Gelagat Presiden Jokowi di Pilpres 2024: Netral atau Tuna Netral? pada Rabu (24/1/2024).

Aktivis 98 ini menolak narasi yang berkemang di kalangan aktivis penjaga demokrasi yang seolah Jokowi sangat kuat.

Dia sangat yakin kesewenang-wenangan Jokowi dan upaya membangun dinasti politik Jokowi sangat bisa dilawan serta dilemahkan melalui gerakan mahasiswa, anak-anak muda dan kelompok masyarakat sipil.

“Penjaga demokrasi di otaknya ini seakan-akan Pak Jokowi kuat banget. Kata siapa? mahasiswa ini sekarang bergerak lho. Ada forum intelektual muda lho. Masyarakat ini banyak yang muak, saya mau bilang semua upaya untuk menjaga demokrasi tidak akan sia-sia, hanya nunggu waktu. Maka inilah pemanasan ini, ini pemanasan,” tuturnya.

Pria yang biasa disapa Bung Patra ini juga melihat bahwa media sosial dapat menjadi kekuatan untuk mendukung dan menyelamatkan demokrasi.

Gerakan di dunia maya, lanjut dia, sangat efektif untuk memperjuangkan kebenaran dan hak-hak masyarakat.

“Saya kasih contoh, kita (YLBHI) sidang bolak balik ke DKPP. Tidak ada media yang meliput. Eh kita mikir wah ada TikTok, kita buat akun TikTok penjaga.demokrasi. Belum 2 minggu followersnya udah 10 ribu lebih, videonya ditonton 500 orang lebih. Bahkan sidang kita itu banyak yang tahu dari WA grup ngambil di TikTok,” pungkasnya.