TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan pernyataan kalau presiden boleh berkampanye, boleh memihak.

Menurut Presiden setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.

Presiden Jokowi menyatakan pejabat boleh berkampanye, bahkan presiden sekalipun boleh berkampanye.

Menurut Jokowi yang paling penting adalah saat berkampanye cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.

Guru Besar Ilmu Politik & Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad) Prof Muradi berharap presiden Jokowi mempertimbangkan pernyataanya karena ucapan Jokowi tersebut dapat merusak sendi-sendi politik negara.

"Ini (pernyataan Jokowi) akan merusak sendi-sendi politik kita."

"Saya berharap Presiden mempertimbangkan betul, tidak melakukan kegiatan yang merusak demokrasi," ungkap Prof. Muradi dalam wawancara eksklusif Tribunnews On Focus, Rabu (24/1/2024).

Dengan pernyataan presiden yang demikian, dia menilai banyak orang di negeri ini menjadi bingung terkait apa yang mau diperjuangkan oleh kepala negara untuk demokrasi.  

"Karena salah satu hal penting yang menjadi penting adalah bagaimana menjaga demorkasi kita dalam rel yang betul," jelasnya.

"Dalam kondisi hari ini, rel itu kemudian agak digesek-gesek arahnya, itu yang kemudian dalam beberapa kasus orang kemudian merasa ini negara sudah dalam posisi yang tidak cukup baik," ucapnya.

"Kenapa? Karena presidennya sudah dalam posisi tidak berada dalam rel yang betul," jelasnya kemudian.

Dijelaskan seorang presiden itu memiliki dua tugas yakni sebagai kepala negara dan tugas presiden sebagai kepala pemerintahan.

"Yang harus dijaga dalam konteks penguatan demokrasi adalah bagaimana memperkuat posisi pak Jokowi sebagai kepala negara."

 "Artinya semua diayomi," ujarnya.