Akademisi UGM Sesalkan Penyimpangan Prinsip Demokrasi di Pemerintahaan Jokowi
Jokowi diminta berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai Pancasila, memperkuat demokratisasi sesuai standar moral yang tinggi
Editor: Eko Sutriyanto
Menurutnya hal itu disebabkan di Amerika Serikat peran oposisi dan civil society jauh lebih kuat dalam mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan.
"Demokrasi akan lebih baik jika ada oposisi dan civil society yang kuat, namun dalam sepuluh tahun terakhir oposisi kita justru hilang," ujarnya.
Ia pun mengajak para peserta mimbar untuk mengembalikan lagi kekuatan civil society untuk menjadi penjaga demokrasi di tanah air.
"Mari kita kembalikan civil society untuk mengawasi kekuasaan. Demokrasi bisa hidup jika rakyat bisa mengawasi dan mengawal," katanya. ( Tribunjogja.com )
Beberapa akademisi turut menyampaikan orasinya dalam mimbar akademik yang bertajuk Menjaga Kemurnian Demokrasi Indonesia, diantaranya Mantan Rektor UGM periode 2002-2007 Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA., Mantan Rektor UGM periode 2017-2022 Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.
Kemudian Guru Besar FKKMK UGM Prof.Yati Soenarto, Dosen Hukum Tata Negara FH UGM Dr. Zainal Arifin Mochtar, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Dr. Abdul Gaffar Karim serta Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor.
Artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Akademisi UGM Sampaikan Petisi Bulaksumur, Singgung Penyataan Kontradiktif Jokowi Soal Netralitas
