Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahmi Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan bahwa pihaknya akan mengantisipasi adanya potensi bencana alam hingga konflik sosial di sejumlah wilayah selama proses Pemilu 2024 mendatang.

Agus menuturkan bahwa pimpinan di tiap wilayah telah menyiapkan rencana antisipasi untuk menghadapi potensi gangguan faktor alam dan non alam.

"Kalau alam biasanya bencana alam seperti banjir, longsor, gunung merapi. Itu Pangkotama (Panglima Komando Utama) memiliki rencana tersebut kebutuan personel dan alat kelengkapan yang dbutuhkan," jelas Agus di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menjelaskan, Mabes TNI dan tiga angkatan TNI juga akan mendukung segala kebutuhan yang dibutuhkan para Pangkotama selama pelaksanaan Pemilu.

Sementara itu selain faktor alam, Agus juga menuturkan antisipasi pihaknya terkait potensi gangguan konflik sosial di beberapa wilayah.

Ia pun menjelaskan bahwa TNI telah melakukan pemetaan terkait wilayah mana saja yang berpotensi terjadi konflik sosial.

"Contoh seperti Jakarta mungkin konsidensinya konflik sosial yang kemungkinan akan timbul. Demikian Kotama Kotama lainnya," pungkasnya.

Kerahkan 446.209 Personel Amankan Pemilu

Tentara Nasional Indonesia (TNI) melaksanakan apel gelar pasukan jelang pelaksanaan Pemilu 2024 di Taxy Way Echo Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (1/2/2024) pagi.

Untuk pengamanan Pemilu yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024 nanti, TNI menerjunkan sebanyak 446.209 personel yang ada di seluruh Indonesia.

Dalam apel tersebut turut dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sedangkan yang bertindak sebagai Inspektur Apel yakni Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohammad Hassan.

Sementara itu saat menyampaikan pesan Panglima TNI, Pangdam Jaya Mayjen Mohammad Hassan menyampaikan beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh pasukannya dalam pelaksanaan Pemilu mendatang.

Hassan meminta agar pasukannya itu agar menghindari sikap keragu-raguan dan bertindak secara profesional untuk mengantisipasi kecendrungan situasi yang berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan selama pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

"Pedomani rupe of engagement atau aturan pelipatan perbantuan kepada Polri maupun pemerintah daerah dalam mengatasi setiap gangguan keamanan selama pelaksanaan pesta demokrasi," ujar Hassan di hadapan pasukannya.

Selain itu dalam momen itu Hassan juga menyampaikan kepada pasukan agar bertindak sesuai prosedur dan jaga soliditas serta netralitas TNI.

"Jaga soliditas dan jangan mudah terprovokasi kelompok-kelompok tertentu yang akan menyerang prajurit dan institusi TNI dalam kepentingan politik praktis," pungkasnya.

Sementara itu selain dihadiri oleh Panglima TNI dan Pangdam Jaya, dalam apel tersebut turut dihadiri pula Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, Wakasau Marsekal Madya Andyawan Martono.

Sedangkan untuk perwakilan dari institusi Polri dihadiri oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto.