Tanggapan Politikus PDIP, PKS, dan Demokrat usai AHY Dilantik Jokowi Jadi Menteri ATR/BPN
Sejumlah politikus memberi tanggapannya terkait pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN.
Penulis: Nuryanti
Editor: Whiesa Daniswara
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Presiden Jokowi juga melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Pelantikan AHY dan Hadi Tjahjanto dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Pelantikan para menteri sisa masa jabatan periode 2019-2024 ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/PTahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
Keppres tersebut ditetapkan oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada 20 Februari 2024.
Dalam pelantikan itu, Presiden Jokowi memimpin pengucapan sumpah jabatan para menteri.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden Jokowi mendiktekan sumpah jabatan.
Sejumlah politikus diketahui telah memberi tanggapannya terkait pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN.
Dirangkum Tribunnews.com, berikut tanggapan politisi soal AHY yang dilantik Jokowi menjadi Menteri ATR/BPN:
PDIP
Wakil Ketua Komisi II DPR fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang, menyebut penunjukan AHY sebagai menteri sah-sah saja.
Baca juga: AHY Mengaku Diajak Prabowo Gabung dengan Kabinet Pemerintah untuk 5 Tahun ke Depan
Sebab, menurutnya, penunjukan itu merupakan hak prerogatif presiden.
"Ya sah-sah saja kan hak prerogatif presiden untuk menunjuk dan menempatkan pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan ini," ujarnya kepada wartawan, Rabu.
"Kami mengawal pemerintahan selama ini sesuai aturan. Itu komitmen partai kami. Pemerintahan untuk rakyat," lanjutnya.
Meski begitu, Junimart mengatakan, AHY harus paham tata kelola pertanahan dan tata ruang.