Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM. JAKARTA - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kunjungan kerja ke Kota Manado, Sulawesi Utara, pasca-sehari dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN).

Di sana, AHY menyerahkan sertifikat tanah kepada warga Manado.

“Saya menyerahkan sertifikat tanah langsung kepada masyarakat. Di sini saya sambil terus belanja masalah, apa lagi yang kira-kira bisa kami lakukan dari pusat. Dan tentunya turunannya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” ujar AHY.

AHY juga berdialog secara langsung dengan masyarakat.

Ia mendengarkan aspirasi masyarakat serta memastikan bahwa proses sertifikasi tanah di daerah berjalan dengan baik.

Tak hanya itu, Menteri ATR juga menyerahkan sertifikat untuk rumah ibadah di Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Tingkulu. 

Sertifikat tersebut diperuntukkan bagi GMIM Anugerah Tingkulu dengan jumlah jemaat sebanyak 860 orang dan GMIM Yosua Paal IV dengan jumlah jemaat sebanyak 123 orang.

“Ini menjadi perjalanan dinas pertama saya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, kami terbiasa bekerja di lapangan untuk menyapa langsung masyarakat,” katanya.

Baca juga: Pemerintahan Jokowi Segera Berakhir, Menko Muhadjir Pesimistis Angka Kemiskinan Bisa 7,5 Persen

“Saya rasa itu yang paling efektif karena mendengarkan keluhan, harapan atau aspirasi masyarakat itu bukan hanya menginspirasi ataupun menggerakkan kita, tetapi mempercepat kalau ada yang bisa ditangani,” tutur Menteri AHY.

Sebagai informasi, terdapat 105 sertifikat tanah yang diserahkan di Kelurahan Malalayang Dua, Kota Manado merupakan hasil program Redistribusi Tanah serta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

Penyerahan tiga sertifikat berlangsung secara door to door kepada masyarakat yang berprofesi sebagai tukang kayu, petani dan nelayan.

Pada Jumat (23/02/2024), Menteri AHY dijadwalkan menghadiri peresmian Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow. 

Dalam peresmian tersebut akan hadir Presiden Jokowi beserta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) dan kepala daerah.