Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkap, salah satu penyebab permasalahan kemiskinan tak kunjung tuntas ditangani oleh pemerintah.

Kata dia, salah satunya karena pembagian atau alokasi bantuan yang menerapkan pukul rata di setiap wilayah.

Baca juga: Pemerintahan Jokowi Segera Berakhir, Menko Muhadjir Pesimistis Angka Kemiskinan Bisa 7,5 Persen

Padahal menurut Muhadjir, cost atau biaya hidup di wilayah satu dengan lainnya berbeda.

"Sekarang ini masih di pukul rata. Misalnya (anggaran) PKH (program keluarga harapan, red) itu mulai dari Sabang sampai Merauke sama, padahal kita tahu, Merauke, Jawa sampai Papua itu beda sekali," kata Muhadjir usai rapat tingkat menteri membahas program percepatan penanggulangan kemiskinan, di Istana Wapres RI, Kamis (22/2/2024).

"Ada yang nilai uang di Papua dengan di sini kan beda sekali," sambungnya.

Baca juga: Ratusan Triliun Bansos Dikucurkan, Angka Kemiskinan Selama 12 Tahun Terakhir Hanya Turun 2 Persen

Dirinya lantas mencontohkan kondisi pembangunan suatu proyek saat bekerja sama dengan TNI membangun gudang pangan di Distrik Sinak, Papua.

Kata dia, alokasi anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan gudang pangan itu tergolong tinggi jika dibanding pembangunannya dilakukan di Pulau Jawa.

"Saya bersama TNI membangun gudang pangan di Sinak yang kemarin krisis pangan itu untuk bangunan yang kalau di Jawa hanya butuh (dana) kira-kira 25 miliar, di sana 70 miliar itu sebagai contoh saja," kata Muhadjir.

Tak hanya itu, harga kebutuhan pokok seperti beras juga memiliki perbedaan yang signifikan antara yang dijual di Pulau Jawa dengan di Papua Pegunungan.

Muhadjir menyebut, kalau 75 Kabupaten/Kota yang sejauh ini mengalami kemiskinan ekstrem dan dominannya berada di Indonesia bagian timur.

"Beras sekarang di pegunungan tengah berkisar 40-50 ribu rupiah per kilogram," kata dia.

"Dan itu lah kenapa penanganan kemiskinan tidak bisa segera tuntas itu salah satunya karena pengalokasian anggaran bantuan tidak dibikin lebih beragam disesuaikan dengan kondisi di masing-masing tempat," sambungnya.

Atas hal itu, pemerintah kata Muhadjir akan menempuh salah satu upaya yakni dengan menetapkan variasi anggaran untuk bantuan didasarkan pada wilayahnya.

Hal itu juga kata dia, berdasarkan pada arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk dapat mulai menghitung perbedaan alokasi anggaran bantuan.

"Kemudian tadi yang jadi saran dari pak Presiden supaya sudah mulai menghitung perbedaan-perbedaan (atau) purchasing power variety masing-masing daerah," tukas dia.