TRIBUNNEWS.COM, JKARTA - Isu hak angket yang diajukan oleh partai koalisi pendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3 terus bergulir.

Pengajuan hak angket bertujuan untuk menyikapi dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengungkap hak angket tersebut baik untuk kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat.

Hal tersebut disampaikan JK usai menghadiri ujian promosi Doktor mantan Menteri Perindustrian Saleh Husin di Universitas Indonesia (UI), Sabtu (24/2/2024) kemarin.

Dengan adanya hak angket, menurut JK, dapat menjadi momen bagi pihak tergugat untuk melakukan klarifikasi terhadap kecurigaan kecurangan pemilu ini.

Adapun dari sisi pihak penggugat, dapat menghilangkan kecurigaan yang selama ini muncul.

JK berpesan kepada pihak tergugat, jika tidak merasa bersalah maka tidak perlu khawatir terhadap hak angket yang diajukan DPR.

Namun sebaliknya, kata JK, apabila pihak tergugat merasa khawatir maka bisa menjadi indikasi adanya kecurangan pada Pemilu 2024 terutama Pilpres.

“Jalani saja tidak usah khawatir."

"Kalau memang tidak apa-apa bisa jadi klarifikasi kecuali ada apa-apa tentu takut jadinya,” ucap JK.

Soal JK dan Megawati Bakal Bertemu

Sementara itu, santer dikabarkan JK akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.

Kabar ini pertama kali disampaikan oleh politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus pada Kamis (22/2/2024).

Menanggapi hal tersebut, capres nomor urut 1, Anies Baswedan meminta publik agar bersabar terkait pertemuan itu.

Lalu politikus PDIP, Adian Napitupulu meyakini rencana pertemuan Megawati dengan JK bakal terjadi.

Hanya saja, Adian tak mengungkapkan kapan dan di mana pertemuan itu akan dilaksanakan.

Sebagimana diketahui, Megawati dan JK berbeda pilihan dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Megawati mendukung pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Perindo.

Sementara, JK mendukung pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN).

Duet pasangan ini didukung Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Adapun soal hak angket, didorong oleh Ganjar Pranowo untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Oleh karena itu Ganjar mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket tersebut di DPR RI.

Ganjar mengatakan, pihaknya juga membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung paslon AMIN.

Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, terkait kecurangan Pemilu 2024.(*)