Aliansi Mahasiswa Banten Minta Harga Beras Diturunkan: Sebentar Lagi Masuk Bulan Puasa
Aliansi Mahasiswa Provinsi Banten mengkritik kenaikan harga pangan akhir akhir ini khususnya harga beras.
Penulis: Erik S
Editor: Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Mahasiswa Provinsi Banten mengkritik kenaikan harga pangan akhir akhir ini khususnya harga beras.
Selain beras, ada kecenderungan listrik dan tarif tol pun mengalami kenaikan harga.
"Hal ini kemudian sangatlah mencekik masyarakat menengah ke bawah belum lagi dalam beberapa minggu kedepan kita memasuki bulan puasa yang mana konsumsi bahan pangan akan lebih besar," kata perwakilan aliansi mahasiswa, Saepul Bahri pada Senin (26/2/2024).
Saepul mengatakan kenaikan harga beras bukan hanya karena adanya fenomena el nino yang berapa bulan ini sedang terjadi.
"Dampak pesta demokrasi yang kita sudah lewati juga kebijakan bansos yang ugal ugalan tanpa memikirkan ketersediaan pasokan kemarin pun memberikan dampak besar atas kelangkaan beras," kata dia.
Saepul menilai kenaikan harga beras tidak masuk akal karena hanya dalam kurun waktu kurang dari sepekan beras mengalami kenaikan harga sebanyak dua kali beras medium dari harga 10.000 mengalami kenaikan hingga 14.000
dan beras premium dri harga 12.000 naik hingga angka 18.000.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan langka dan mahalnya beras di pasaran selama beberapa bulan terakhir ini diduga akibat dari kebijakan bansos yang salah penerapan.
Netty menyampaikan, kondisi tersebut mengkhawatirkan karena dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap bahan pokok.
"Pemerintah seharusnya dapat meminimalisir bahkan memperhitungkan segala kebutuhan pangan disaat-saat momen penting seperti pemilu ini. Tetapi pemerintah seakan-akan tidak mempersoalkan hal yang seharusnya menjadi kebutuhan utama masyarakat," kata dia.
Baca juga: Jelang Ramadhan Harga Beras Makin ke Langit: Pemerintah Sebut Wajar, Bansos Disebut Biang Kerok
Hasil keputusan ini sudah jelas tidak berpihak kepada rakyat, kelangkaan dan kenaikan harga pangan ini menjadi sebuah pertanyaan dan catatan besar masyarakat kepada pemerintah terkait terhadap keputusan yang tidak sesuai dan merugikan masyarakat.