Jika Makan Gratis Pangkas Subsidi BBM, Pakar Prediksi Akan Muncul Masalah Baru
Ia mengaku aneh dengan pemerintah yang justru berencana menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk program makan siang grati
Penulis: Ibriza Fasti Ifhami
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah mengaku aneh dengan pemerintah yang justru berencana menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk program makan siang gratis.
Trubus menyoroti pemerintah yang juga berencana memangkas dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk program paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran itu.
"Saya melihatnya itu mau dimasukkan dalam APBN. Berarti itu akan memberatkan APBN dong caranya. Karena pada akhirnya kebijakan yang dikeluarkan memangkas subsidi lain untuk dialihkan kepada makan siang gratis itu," kata Trubus, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Selasa (27/2/2024).
Padahal, menurutnya, daripada memangkas subsidi BBM, pemerintah lebih baik memotong Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah atau anggaran untuk kementerian/lembaga.
"Anehnya itu kenapa tidak memotong Dana Alokasi Umum Daerah, misalnya. Kenapa enggak itu yang dipotong? Atau dipotong dari kementerian/lembaga, ya kan. Kan banyak itu kementerian yang suka jalan-jalan," ucapnya.
Ia menjelaskan, jika realisasi program tersebut nantinya memangkas dana subsidi BBM, maka berpotensi muncul masalah baru.
"Kalau subsidi kan masyarakat pada enggak dapat nanti, nih misalnya belinya Pertalite, dipotong, lha nanti yang menerima Pertalite nanti kan jumlahnya makin sedikit," jelas Trubus.
"Kalau Pertalitenya makin sedikit yang enggak nerima berarti harus membeli harga normal dong, harga pasar.
Kan berat. Itu maksud saya jadi enggak karu-karuan, jadi muncul masalah baru," tuturnya.
Terlebih, Trubus juga menilai, pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai rencana anggaran makan gratis untuk anak sekolah sebesar Rp 15 ribu per anak, belum sesuai.
Sebab, kata Trubus, harga-harga pangan saat ini mahal.
"Harusnya kerja sama dengan UMKM," ucapnya.
Lebih lanjut, akademisi Universitas Trisakti ini mengaku khawatir jika nantinya pengawasan terhadap program makan gratis ini lemah.
"Saya khawatir karena pengawasan lemah, akhirnya makanannya enggak berkualitas kan," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, anggaran program makan siang gratis untuk anak sekolah seperti yang digagas capres-cawapres Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming senilai Rp 15.000 per anak.
Menurut Airlangga, harga Rp 15 ribu itu di luar dari program susu gratis yang akan dibagikan anak-anak.
"Per anak kira-kira Rp 15.000. Itu kan bisa dibuat macam-macam. Nanti akan ada pembahasan. Di luar susu," kata Airlangga kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (26/2/2024).