"Jadi ya secara teknokratis moga-moga pemerintah bisa segera kembali mengurus keperluan keperluan masyarakat karena selama ini saya menyimak malah sibuk dengan berpolitik, sehingga kebutuhan masyarakat tidak terurus dengan baik," kata Tom di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2024).

Ada pun yang menjadi fokus Tom yakni permasalahan beras yang akhir-akhir ini langka dan harganya naik.

Dia menilai permasalahan beras diakibatkan karena kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terlalu politis.

"Jadi ya itulah yang terjadi kalau pemerintahan dan kebijakan itu terlalu dipolitisasi, tentunya yang juga akan menarik adalah prospek kondisi beras kedepannya," ujarnya.

Tom menyebut, kebijakan yang politis itu yakni bansos yang diberikan di tengah proses penyelenggaraan pemilu 2024.

Anggarannya pun fantastis, yakni senilai Rp 496 triliun atau naik Rp 20 triliun dibandingkan anggaran serupa di APBN 2023, yaitu Rp 476 triliun.

Sementara untuk bansos pangan periode Januari hingga Juni 2024 diperkirakan menghabiskan total anggaran Rp 20 Triliun.

"Mari kita simak bersama pergerakan-pergerakan stok maupun harga beras maupun keterjangkauan dan ketersediaan di berbagai titik geografi seIndonesia," pungkas Tom.