TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menduga melambungnya harga beras disebabkan karena permainan pedagang atau kartel beras.

Luluk melihat terdapat dua faktor penyebab stok beras terbatas di pasar.

Pertama, adanya permainan kartel beras.

Kedua, politik bagi-bagi bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang ditengarai juga tidak transparan.

"Tidak semata kartel, tapi juga politik bansos yang overdosis. Dua situasi in yang membuat pasar jadi tidak terkendali," ujar Luluk saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (22/2).

Luluk melihat pemerintah juga tidak transparan terhadap data-data stok cadangan nasional. Termasuk, terkait data produksi, dan data penggunaan dalam jumlah terlampau besar untuk politik.

Untuk dugaan kartel, ucap Luluk, pemerintah bersama penegak hukum menindak para pelaku kartel beras.

Sebab, yang dirugikan adalah masyarakat dengan kenaikan harga beras yang dinilainya sudah tidak wajar.

"Saya kira hadir lah pemerintah di tengah masyarakat melakukan operasi pasar dan kalau memang ditengarai ada kartel beras yang ini udah berpraktek sekian tahun bahkan satu dekade ya dibongkar lah,"  kata Luluk.

Apalagi bagi masyarakat yang kehidupannya baru kembali pulih perekonomiannya dampak dari pandemi.

"Maka kenaikan harga beras ini sudah tidak wajar," tambah Luluk.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional (BPN) Nomor 7/2023, HET beras berlaku sejak Maret 2023 adalah Rp 10.900 per kilogram (kg) untuk kualitas medium.

Sementara itu, beras premium Rp 13.900 per kg untuk zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi.

Kemudian, HET beras di zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumsel, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kalimantan dipatok Rp 11.500 per kg medium dan beras premium Rp 14.400 per kg. Di zona ke-3 yang meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium dipatok Rp 11.800 per kg, dan untuk beras premium sebesar Rp 14.800 per kg.

Kondisi itu membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memeriksa stok beras ke Pasar Induk Berang Cipinang (PIBC) dan gudang Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) beberapa waktu lalu.

Setelah peninjauan, diketahui bahwa terjadi penumpukan stok beras di kedua lokasi tersebut. Adapun harga beras medium produksi lokal di PIBC per Rabu (21/2), dipatok di Rp 14.000-Rp 15.200 per kg.

Sementara itu, beras premium di kisaran Rp 16.500-Rp 17.000 per kg. Artinya, harga beras medium dan premium lokal saat ini sudah jauh melampaui HET.

Respon KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berbicara soal indikasi perilaku kartel terkait kenaikan harga beras yang belakangan ini sedang terjadi.

Anggota KPPU Hilman Pujana mengatakan, pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah ada indikasi kartel atau tidak di fluktuasi beras saat ini.

"Kita bicara indikasi kartel kan belum bisa kita simpulkan saat ini," katanya.

Ia mengatakan pihaknya masih mengumpulkan informasi mengenai apakah ada indikasi kartel atau tidak, sehingga tidak bisa menyimpulkan sekarang ini.

"Kita proses pengumpulan data informasi ini menjadi dasar kami. Kami enggak bisa menyimpulkan di awal," ujar Hilman.

Maka dari itu, KPPU telah membentuk tim khusus untuk melihat hal-hal di sektor perberasan ini. Pembentukan tim ini telah diputuskan di rapat komisioner KPPU.

"Kami sudah di rapat komisi memutuskan membentuk tim khusus, jadi memang kami
concern untuk beras ini dilakukan tim khusus antara tim kajian dengan tim penegakan
hukum," ujar Hilman.

"Jadi nanti apapun hasil dari Focus Group Discussion baik dari pengumpulan data nanti akan bisa ditindaklanjuti. Syaratnya kan kalau kita menemukan alat bukti, baru kita bisa naikkan," lanjutnya.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa juga menegaskan kepada pelaku usaha untuk berhati-hati dalam menaikkan atau menentukan harga komoditas pangan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

"Jangan sampai melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, terlebih jika ada potensi kartel di baliknya," ujarnya.

Perilaku kartel pelaku usaha tersebut berupa adanya kesepakatan di antara pelaku usaha yang melakukan kartel komoditas pangan dalam menaikkan harga secara serentak dan mengatur jumlah pasokan barang yang beredar di pasaran.

Co-Captain Timnas AMIN Thomas Lembong atau Tom Lembong menyebut langka dan mahalnya beras di pasaran selama beberapa hari terakhir ini diakibatkan dari kebijakan bansos.

Menurutnya kebijakan bansos yang dikeluarkan pemerintah justru menguras stok beras di Bulog.

"Kondisi pasar beras di Indonesia itu lagi kacau balau, dan itu kalau saya menanggapi secara teknokratis, secara profesional, hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat di bulan-bulan pemilu terkait bansos," kata Tom.

"Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok Bulog sampai 1,3 juta ton. Itu angka yang sangat signifikan," imbuhnya.

Tom menambahkan, langkah kebijakan bansos secara besar-besaran menunjukkan bahwa kondisi pemerintahan saat ini tidak berjalan baik.

Menurutnya jika kondisi beras yang merupakan kebutuhan pokok dianggap tidak stabil, Tom yakin persitiwa lebih parah pada aspek lainnya.

"Kalau kondisi kebutuhan pokok yang mendasar seperti beras saja sekacau ini, kita bayangkan aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang lainnya yang diurus oleh kementerian-kementerian lain," pungkasnya. 

Respon Jokowi

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga merespons soal polemik mahalnya harga beras yang dirasakan oleh masyarakat luas.

Tidak menjawab secara gamblang terkait dengan fenomena mahalnya harga beras itu, Jokowi justru meminta dilakukannya pengecekan harga di beberapa pasar induk beras.

"Coba di cek di Pasar Induk Cipinang, cek coba di cek lagi ke pasar Johar. Ini pasar beras," kata Jokowi.

Kata dia, pengecekan secara berkala itu penting guna meninjau naik atau turunnya harga beras sehingga publik bisa mengetahui secara pasti harga di pasar induk.

Sebab, Jokowi mengklaim kalau dirinya sering mengunjungi pasar induk beras hanya untuk mengetahui harganya.

"Harus di cek coba kalian datang ke pasar Cipinang cek harganya turun atau naik cek di pasar Johar naik apa tidak turun atau tidak" kata Jokowi.

"Karena harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka," sambungnya.

Hanya saja, Jokowi tidak membeberkan secara detail temuannya di kedua pasar induk beras tersebut.

Termasuk soal mahal atau tidaknya harga beras saat dirinya melakukan kunjungan. (Tribun Network/daz/riz/wly).