Sementara itu Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDIP, TB Hasanuddin mengatakan, pemberian pangkat jenderal kehormatan itu bertentangan dengan undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

TB Hasanuddin menegaskan, dalam UU tersebut dijelaskan pemberian pangkat jenderal kehormatan hanya berlaku untuk perwira TNI yang masih aktif.

"Ada kenaikan pangkat sebagai bagian dari pemberian kehormatan ya, pemberian jasa, ya, tetapi itu hanya terbatas pada mereka yang masih aktif, saya ulangi lagi, pada mereka yang masih aktif," kata TB Hasanuddin dalam jumpa pers di Pelataran Menteng, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Sementara untuk anggota yang tidak aktif, kata dia, hanya diberikan bintang tanda jasa dan kehormatan.

"Bagaimana yang tidak aktif? Ada pangkat bintang. Tapi bukan bintang yang di pundak, tolong dicatat, pembuat keputusan di pemerintah bukan bintang di pundak," ujar TB Hasanuddin.

Penolakan kenaikan pangkat kehormatan Jenderal TNI kepada Prabowo Subianto juga disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil.

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari 20 lembaga/organisasi, yaitu:

1. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
2. Imparsial
3. IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia)
4. Asia Justice and Rights (AJAR)
5. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
6. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)
7. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
8. Human Rights Working Group (HRWG) 
9. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI)
10. Centra Initiative
11. Lokataru Foundation
12. Amnesty International Indonesia
13. Public Virtue
14. SETARA Institute
15. Migrant CARE
16. The Institute for Ecosoc Rights
17. Greenpeace Indonesia
18. Public Interest Lawyer Network (Pil-NET Indonesia)
19. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Banten (LBH Keadilan)
20. Lembaga Pengembangan Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPSHAM).

Dalam pernyataan bersama, Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pemberian kenaikan pangkat kehormatan Jenderal (HOR) bintang empat untuk Prabowo Subianto.

Hal ini selain tidak tepat, juga dinilai melukai perasaan korban dan mengkhianati Reformasi 1998.

"Pemberian gelar jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto merupakan langkah keliru. Gelar ini tidak pantas diberikan mengingat yang bersangkutan memiliki rekam jejak buruk dalam karir militer, khususnya berkaitan dengan keterlibatannya dalam pelanggaran berat HAM masa lalu."

"Pemberian gelar tersebut lebih merupakan langkah politis transaksi elektoral dari Presiden Joko Widodo yang menganulir keterlibatannya dalam pelanggaran berat HAM masa lalu," demikian bunyi pernyataan bersama Koalisi Masyarakat Sipil, pada Rabu (28/2/2024).

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Milani Resti)