Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup IV, TNI Angkatan Darat.

Saat aksi penculikan itu terjadi, Prabowo diketahui berstatus sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus).

Lalu, sampai saat ini, tercatat masih ada sebanyak 13 aktivis pro demokrasi yang dinyatakan hilang sekitar 1997-1998.

Terkait peristiwa itu, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) TNI pun memutuskan memberhentikan Prabowo dari dinas kemiliteran.

Lantaran, Prabowo terbukti terlibat dalam penculikan dan penghilangan orang paksa terhadap sejumlah aktivis 1997/1998.

Kemudian, pada 23 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie mencopot Prabowo dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad.

Prabowo lalu ditempatkan sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI.

Jokowi Bantah Pemberian Gelar ke Prabowo karena Transaksi Politik

Terkait alasan pemberian gelar kehormatan kepada Prabowo itu, Jokowi membantah karena transaksi politik.

Jokowi mengatakan, jika karena politik, dirinya akan memberikannya sebelum pemilu.

"Ya kalau transaksi politik, kita berikan saja sebelum pemilu, ini kan setelah Pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan itu," kata Jokowi kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2028).

Lebih lanjut, Jokowi juga menjawab adanya pro-kontra atas penyematan pangkat istimewa pada Prabowo itu.

Jokowi menekankan, pemberian pangkat tersebut hal yang wajar.

"Ini kan juga bukan hanya sekarang ya. Dulu diberikan kepada Bapak SBY, sudah pernah diberikan kepada Bapak Luhut Binsar Pandjaitan. Sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi sempat menjelaskan alasan pemberian gelar jenderal kehormatan itu kepada Prabowo karena didasari jasa-jasa Prabowo di bidang pertahanan.