KPK Panggil 2 Anggota TNI Ajudan Gubernur Maluku Utara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada hari ini.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada hari ini.
Dua anggota TNI itu adalah ajudan Gubernur nonaktif Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK).
"Perkara tersangka AGK, Senin (4/3/2024) tim penyidik KPK benar menjdwalkan pemeriksaan saksi Husni Lelean dan Dede Sobari (keduanya selaku ajudan AGK selaku Gubernur Maluku Utara selaku anggota TNI)," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (4/3/2024).
Baca juga: KPK Panggil Anak Buah Menteri Bahlil Terkait Kasus Suap Gubernur Maluku Utara
Surat panggilan telah dikirimkan kepada Husni dan Dede, termasuk ditembuskan kepada Kepala Staf AU dan AD.
"Sebagai bentuk sinergi permohonan pemeriksaan saksi," kata Ali.
KPK berharap Husni dan Dede memenuhi panggilan tim penyidik.
Kata Ali, kesaksian dua anggota TNI itu dibutuhkan agar perkara Abdul Gani menjadi jelas serta utuh dugaan perbuatan rasuahnya.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan tujuh orang tersangka usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Ternate, Malut dan Jakarta pada Senin, 18 Desember 2023.
Ketujuh orang tersangka itu yakni Abdul Gani Kasuba (AGK) selaku Gubernur nonaktif Malut; Adnan Hasanudin (AH) selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Malut.
Kemudian, Daud Ismail (DI) selaku Kadis PUPR Pemprov Malut; Ridwan Arsan (RA) selaku Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ); Ramadhan Ibrahim (RI) selaku ajudan Abdul Gani; Direktur Eksternal PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) Stevi Thomas (ST); dan Kristian Wuisan (KW) selaku swasta.
Dalam perkaranya, Abdul Gani ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan.
Untuk menjalankan misinya tersebut, Abdul Gani kemudian memerintahkan Adnan, Daud, dan Ridwan untuk menyampaikan berbagai proyek di Provinsi Malut.
Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Malut mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.
