Kadin Indonesia Gandeng Kementerian PUPR Gelar Penguatan Pelatihan Kerja Vokasi Konstruksi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Vokasi, Sertifikasi serta Bidang PUPR dan Infrastruktur, berkolaborasi dengan BNSP dan LPJK Kementerian PUPR menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pelatihan Kerja Vokasi Konstruksi.

Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi dan Sertifikasi Kadin Indonesia, Adi Mahfudz Wuhadji, menjelaskan pentingnya diskusi yang dilakukan, khususnya dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) terampil.

"FGD ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa program pelatihan kerja vokasi di sektor konstruksi, sesuai dengan kebutuhan terkini, berkualitas dan berdaya saing," kata Adi Mahfudz, di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Baca juga: Unit Pendidikan Vokasi Kemenperin Percepat Fasilitas Sertifikasi Halal bagi Industri Kecil

Selain itu, dia mengatakan bahwa Sertifikasi Profesi menjadi penting untuk meningkatkan SDM unggul yang berdaya saing baik pada kancah nasional hingga global.

"Sertifikasi Profesi memberikan kepastian akan standarisasi kompetensi dan diferensiasi untuk tenaga kerja terampil dan kompeten guna pemenuhan SDM unggul memperkuat daya saing Bangsa di kancah persaingan regional dan global," ujarnya.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua Umum Bidang PUPR dan Infrastruktur, Insannul Kamil, kebutuhan jasa sektor konstruksi juga perlu untuk mengikuti arus kemajuan teknologi dan informasi yang kini telah dihadapi semua sektor ekonomi dan bisnis.

"Kondisi yang terjadi saat ini sudah sangat berbeda dengan yang terjadi 10 atau 15 tahun yang lalu, dimana perusahaan besar akan lebih menguasai dibanding perusahaan kecil. Saat ini, faktor yang paling menentukan adalah perusahaan mana yang dapat beradaptasi dan bergerak dengan sangat cepat, (perusahaan) itu lah yang akan mengalahkan perusahaan yang berjalan lebih lambat," ucap Insannul.

Dirinya juga menyampaikan bahwa kesiapan SDM pada sektor jasa konstruksi yang memiliki keahlian khusus dan teredukasi merupakan kunci dalam mencapai Indonesia Emas 2045.

Pengurus Bidang I LPJK, Ludy Eqbal Almuhamadi, melalui pemaparannya kemudian menjelaskan secara komprehensif penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi khususnya di bidang konstruksi yang melibatkan Lembaga Pelatihan Kerja dan Lembaga Sertifikasi Profesi.

Pemaparan materi diakhiri oleh Koordinator Perijinan dan Akreditasi Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Fitroh A. Malik yang menjelaskan terkait proses akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

Kegiatan FGD ini diakhiri dengan penandatanganan Pakta Kesepahaman berisi poin-poin penting hasil diskusi yang telah dipandu oleh moderator.

Harapannya hasil dari diskusi ini dapat menjadi acuan bersama dalam menentukan langkah-langkah inovatif yang dapat dilakukan semua pihak, khususnya pada sektor konstruksi.

“FGD ini bertujuan untuk memfasilitasi dialog antara Kadin Indonesia, BNSP, LPJK Kementerian PUPR dan semua pihak dalam membahas langkah-langkah inovatif dalam bidang dalam merancang langkah-langkah inovatif dalam pembentukan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang fokus pada sektor konstruksi,” tandas Ketua Panitia Pelaksana, Asep Rinda.