TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku tak mempermasalahkan periode jabatannya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) berlangsung dalam waktu delapan bulan saja.

Karena pada Oktober 2024 nanti, kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah selesai masa jabatannya dan akan dilantik presiden dan wakil presiden yang baru.

Saat Presiden Jokowi lengser, maka menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju juga akan lengser dari jabatan mereka, termasuk AHY.

AHY menegaskan bahwa dirinya termasuk orang yang lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas.

Pasalnya bagi AHY, periode menjabat ini tak menjamin baiknya hasil kinerja seseorang.

"Nah kalau saya termasuk yang tidak melihat waktu itu dari sisi kuantitasnya tapi dari sisi kualitasnya. Durasi sangat tergantung apa yang kita lakukan di durasi atau periode tertentu. Ada yang 5 tahun, 10 tahun, tapi business as usual. Biasa-biasa saja. Ada yang singkat tetapi berhasil melakukan percepatan-percapatan, begitu juga dalam mengelola partai."

"Jadi insya Allah dan saya berharap teman-teman dan bapak ibu sekalian bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat ataupun kader-kader Demokrat di manapun berada," kata AHY dilansir WartakotaLive.com, Jumat (8/3/2024).

Lebih lanjut AHY menuturkan, waktu delapan bulan masa jabatannya ini adalah masa-masa penting dan strategis kepemimpinan Presiden Jokowi.

Untuk itu AHY dengan Demokrat akan sama-sama mengawal pemerintahan Presiden Jokowi.

Serta membantu menuntaskan program dan tugas Presden Jokowi demi mendukung pemerintahan selanjutnya yang lebih sukses.

"Sejatinya 8 bulan ini atau pasca pemilu adalah masa transisi. Betul? Sebuah masa yang penting dan strategis termasuk juga kritis, mengapa?"

Baca juga: AHY: Sejak 21 Februari 2024 Secara De Jure dan De Facto Demokrat Bersama Pemerintah

"Kalau pilot biasanya, saya bukan pilot tapi dari meraka yang tahu bagaimana, kritisnya sesaat sebelum landing maupun ketika akan take off. Jadi selalu dianggap sesuatu yang perlu mendapatkan atensi dan dikawal adalah ketika landing dan take off."

"Nah seperti estafet kepemimpinan nasional, ada saatnya landing, ada take off kembali. Nah, tugas Demokrat walupun tadi 8 bulan, sama-sama kita kawal agar pemerintah Presiden Joko Widodo bisa menuntaskan tugas-tugas dan programnya."

"Bisa soft landing tapi sekaligus mempersiapkan agar take off berikutnya dan lima tahun berikutnya pemerintahan semakin sukses," jelas AHY.

Baca juga: Cerita AHY Kaget Lihat Fotonya Berseragam Coklat dengan Bintang Empat di Pundak dan Tongkat Komando

AHY Jadi Menteri Jokowi, Sekjen PDIP: Konsolidasi Kekuasaan, Sepertinya Was-was

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menilai masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan bagian dari konsolidasi kekuasaan.

"Itu kan sudah dilantik jadi tidak perlu ditanggapi ya. Itu bagian dari konsolidasi kekuasaan," kata Hasto saat ditemui di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

Hasto mengatakan aneh jika Jokowi melakukan konsolidasi kekuasaan sementara proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 masih berjalan.

"Poinnya aneh. Pemilu belum selesai, terus menerus dilakukan konsolidasi kekuasaan," ujarnya.

Baca juga: Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Titip Percepatan PTSL Hingga Digitalisasi Data Pertanahan Kepada AHY

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini menduga ada rasa kekhawatiran sehingga harus melakukan konsolidasi kekuasaan.

"Sepertinya ada rasa was-was sehingga politik harus dikonsolidasikan dengan cara-cara seperti itu," ucap Hasto.

Hasto berpendapat bergabungnya Demokrat dalam kabinet Jokowi sebagai upaya untuk membunuh suara kritis.

Sebab selama ini Demokrat adalah oposisi Pemerintahan Jokowi.

Baca juga: Menteri AHY Gelar Pertemuan Tertutup dengan Kapolri, Ini yang Dibahas

"Yang tadi dalam suara para akademisi tadi itu membunuh terhadap berbagai suara-suara kritis karena bangunan kekuasaan dibangun dengan merger power yang ada di parlemen," ungkapnya.

"Kemudian menghilangkan suara-suara kritis yang sebenarnya sangat penting bagi bangsa dan negara misalnya terhadap impor pangan kita," tutur Hasto menambahkan.

Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul AHY Tak Permasalahkan Cuma Jabat Menteri Hitungan Bulan: Biasa Saja, Waktu Singkat Tapi Berhasil.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fersianus Waku)(WartakotaLive.com/Alfian Firmansyah)