TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi.

Adalah Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso yang melaporkan Ganjar ke KPK.

Ternyata, Sugeng juga adalah kader dan calon anggota legislatif atau caleg PSI di Pemilu 2024 ini.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membenarkan Sugeng Teguh Santoso merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Bogor.

“Beliau itu ketua dan juga caleg. (Berarti) kader,” kata Grace di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta, Kamis (7/3/2024) dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Profil Sugeng Teguh, Ketua IPW Laporkan Ganjar Kasus Dugaan Gratifikasi, Ternyata Petinggi PSI Bogor

Meski demikian, Grace memastikan langkah Sugeng melaporkan Ganjar bukan atas arahan PSI.

Grace mengatakan pelaporan itu ditempuh Sugeng dalam kapasitasnya sebagai Ketua Indonesia Police Watch (IPW), bukan sebagai pengurus PSI.

“Tidak ada perintah partai, dari sebelum Bro Sugeng ini bergabung, itu juga beliau ini adalah pejuang anti korupsi dan sudah banyak yang beliau laporkan ketika ada indikasi-indikasi korupsi,” ujar Grace

Ia menekankan, selama ini Sugeng tidak pernah berkoordinasi dengan PSI terkait dengan berbagai urusannya di IPW.

“Jadi tidak ada instruksi partai, kami pun tahunya dari media bahwa ada gugatan terkait dengan gratifikasi dan kebetulan saja saya pikir, orangnya adalah Pak Ganjar,” sebut dia.

Di sisi lain, pernyataan Grace dan Sugeng bertolak belakang soal status keanggotaan di PSI.

Ganjar Membantah

Sugeng Teguh Santoso mengatakan pihaknya melaporkan Ganjar ke KPK atas dugaan penerimaan cashback dari perusahaan asuransi.

Nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Laporan itu juga melibatkan Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014-2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Sementara Ganjar Pranowo membantah tuduhan yang dilayangkan IPW.

"Saya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi dari yang dia tuduhkan," kata Ganjar saat dikonfirmasi di Jakarta pada Selasa (5/3/2024).

Tanggapan PDIP 

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan pihak yang selama ini menyerukan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 diintimidasi memakai instrumen hukum.

Hal tersebut disampaikan Hasto ketika menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

Termasuk, kata Hasto, Ganjar Pranowo yang menyuarakan penggunaan angket dan kini mulai diintimidasi dengan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bagaimana perlawanan secara terukur itu, ya, kita lihat bagaimana reaksinya, aksi dan reaksinya, baru Pak Ganjar mengusulkan hak angket, langsung disetrum, ada yang melaporkan ke KPK," kata Hasto di lokasi.

Hasto bahkan menyebut media tidak luput menjadi sasaran intimidasi setelah rutin menyuarakan angket demi menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu pemilu 2024.

"Itu setruman-setruman itu banyak sekali, ini media sudah banyak yang disetrum. Tempo, Kompas, Media Indonesia pasti," ujarnya.

Dia menjelaskan, berbagai pihak yang tidak setuju terhadap penggunaan hak angket berlindung di balik prosedural agar wacana itu gagal.

Misalnya, kata dia, para penolak angket menyarankan pihak yang mengusulkan hak parlemen itu memakai laporan ke Bawaslu terhadap kecurangan Pemilu 2024.

Hasto menuturkan, langkah intimidasi sebenarnya sudah dirasakan PDIP yang mulai berbeda jalan dengan penguasa pada Pemilu 2024.

Sumber: Kompas.com/Tribunnews.com