Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ramai beredar di media sosial TikTok video dari Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati yang berbicara potensi gempa megathrust mengguncang Jakarta, saat rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Sejumlah video yang beredar tersebut juga menarasikan hal sama yakni gempa megathrust yang berpotensi mengguncang Jakarta jadi alasan mengapa ibu kota dipindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Selain itu narasi dalam video tersebut juga menerangkan bahwa BMKG ingin membangun kantor baru di Bali dengan tujuan mengantisipasi jika gempa megathrust terjadi di Jakarta.

Benarkah video dan narasinya?

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati membantah narasi video yang viral tersebut.

Menurutnya hal itu merupakan perbuatan tidak bertanggung jawab karena memenggal pernyataannya.

Adapun video yang dicuplik oleh beberapa pengguna TikTok itu merupakan rapat BMKG bersama Komisi V DPR pada Kamis, 14 Maret 2024.

Video yang dipotong itu sebenarnya merupakan penjelasan mengenai alasan perlunya pembangunan Gedung Operasional Peringatan Dini Tsunami atau Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) di Bali.

“Saya tengah memberi penjelasan kepada anggota dewan mengenai alasan perlunya pembangunan Gedung Operasional Peringatan Dini Tsunami,” kata Dwikorita dalam keterangannya, Sabtu (16/3/2024).

Ia menerangkan bahwa tujuan pembangunan gedung InaTEWS di Bali sebagai antisipasi atau mitigasi dan manajemen risiko jika sewaktu-waktu operasional InaTEWS yang berada di Jakarta, tepatnya Kemayoran alami kelumpuhan.

Hal ini didasarkan pada skenario terburuk yakni gempa di lepas pantai Samudra Hindia pada jarak kurang lebih 250 kilometer dari tepi pantai.

Skenario terburuk dari BMKG ialah gempa megathrust berkekuatan Magnitudo 8.7 di mana dampaknya diperkirakan mampu melumpuhkan operasional InaTEWS di Jakarta, atau rombohnya gedung lantaran bekas bangunan Bandara Kemayoran yang tidak disiapkan tahan gempa dan likuefaksi atau pencairan tanah.

Lumpuh yang dimaksud dalam video yang dipotong-potong itu lanjutnya, adalah terputusnya jaringan komunikasi akibat rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi seperti BTS imbas gempa megathrust.

Kejadian itu yang coba diantisipasi BMKG dengan membangun gedung InaTEWS sebagai fungsi cadangan di Bali.

Kesimpulannya, video yang beredar di media sosial tersebut adalah keliru karena dinarasikan tidak sesuai konten dan konteksnya.

“Pastikan informasi yang diperoleh hanya dari BMKG. Karena hanya BMKG lah satu-satunya lembaga pemerintah yang diberi kewenangan dan tugas di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika,” pungkas Dwikorita.