Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari memiliki keyakinan Gibran Rakabuming Raka yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu memimpin Partai Golkar.

Hal itu dikatakan Qodari merespons keraguan pengamat dan elite politik atas kemampuan Gibran Rakabuming Raka dalam bursa kandidat calon ketua umum partai berlogo pohon beringin tersebut.

Qodari mengingatkan kepada elite politik agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di Pilpres 2024, salah satunya dengan meremehkan kemampuan Gibran.

“Saya kira elite politik jangan menganggap enteng Mas Gibran ya, elite politik jangan mengulangi kesalahan menjelang Pilpres 2024 di mana banyak elite politik yang meragukan kemampuan Gibran," kata M. Qodari saat dihubungi wartawan, Minggu (17/3/2024).

"Dalam berdebat misalnya, jadi saya kira harus belajar dari pengalaman itu agar jangan terlalu prasangka terhadap kemampuan Gibran,” imbuhnya.

Qodari menjelaskan, bercermin dari Pilpres 2024 sesungguhnya ia melihat sosok Gibran memiliki kemampuan di atas yang orang bayangkan.

Sehingga dalam konteks itu, ia meyakini jika diberikan kesempatan Gibran juga akan mampu menjalankan organisasi partai Golkar.

Tentu dalam perjalanannya, kata Qodari, Gibran bisa memaksimalkan tim yang solid dan kuat untuk menjalankan roda organisasi.

“Menurut saya Gibran tetap bisa dibantu oleh tim dalam mengelola Partai Golkar nanti, jadi saya melihat Gibran ini sangat bisa menjalankan Partai Golkar apalagi kalau dibantu oleh tim yang kuat bisa juga nanti dibantu dengan katakanlah misalnya ketua harian tapi itu semua sifatnya teknis,” ujarnya.

“Yang intinya saya yakin bahwa Gibran akan punya kemampuan yang sebetulnya di atas apa yang sudah diduga begitu,” lanjutnya.

Lantas, Qodari melihat dari sisi usia Gibran yang pada pada 1 Oktober 2024 nanti menginjak usia 37 sudah masuk kategori usia yang matang. Jika berkaca dari pengalaman pemimpin di luar negeri, pada usia tersebut sudah mampu mengemban jabatan sebagai perdana menteri ataupun pemimpin partai politik.

Baca juga: Rekapitulasi Suara Nasional KPU: Prabowo-Gibran Raih 1,2 Juta, Ganjar-Mahfud 160 Ribu di Sulteng

“Kalau di negara lain sudah menjadi perdana menteri, memimpin partai dan jangan lupa bahwa Gibran ini akan ditempa oleh situasi dan kondisi karena dia harus mengemban jabatan sebagai wakil presiden,” ucapnya.

Terkait adanya aturan AD/ART Golkar yang berpotensi menjadi batu sandungan Gibran, bagi Qodari, konstitusi di Partai Golkar dapat diubah atau direvisi saat Musyawarah Nasional (Munas) berlangsung, karena itu ia menyarankan AD/ART harus disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi terkini.

“Menurut saya semuanya bisa dikembalikan kepada Munas, kalau Munas dan peserta Munas menghendaki Gibran untuk menjadi ketua umum saya kira ada AD/ART bisa ditulis ulang atau direvisi sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi dan mempertimbangkan masa depan Partai Golkar,” ujarnya.

Qodari menjelaskan, organisasi tidak akan berkembang jika tidak mengikuti arus perkembangan zaman, ia menilai salah kaprah jika organisasi menyesuaikan dengan AD/ART, justru AD/ART yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

“Menurut saya AD/ART pun harus menyesuaikan dengan cita-cita, visi misi dan situasi Partai Golkar, tentu akan salah kaprah kalau organisasi harus menyesuaikan dengan AD/ART, AD/ART harusnya menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi,” tuturnya.

“Jadi forum tertinggi institusi tertinggi di Golkar itu bukan AD/ART tetapi Munas, Munas bisa mengubah AD/ART di mana dan bilamana perlu termasuk soal syarat-syarat ketua umum,” pungkas Qodari.