Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai perubahan komposisi jajaran hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan harapan baru bagi publik untuk mendapatkan keadilan, utamanya dalam konteks perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Hal itu disampaikan Bivitri dalam diskusi bertema 'Dalil Kecurangan Pemohon PHPU Pilpres 2024 di MK: Mungkinkah Dibuktikan?' di Jakarta Selatan pada Jumat (29/3/2024).

Seperti diketahui, jajaran hakim MK PHPU diisi oleh Ketua MK Hakim Suhartoyo dan Wakil Ketua MK Saldi Isra.

Kemudian ada Hakim Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, M Guntur Hamzah, Arsul Sani, Ridwan Mansyur, dan Daniel Yusmic P Foekh.

Bivitri menyoroti perubahan konstelasi jajaran hakim MK, ditandai dengan masuknya Hakim Arsul Sani menggantikan Wahiduddin Adams dan Hakim Ridwan Mansyur menggantikan Manahan MP Sitompul.

Ia menilai hal ini akan berdampak pada perubahan sikap peradilan norma tersebut ke arah yang lebih positif.

Baca juga: Anwar Usman Kembali Diputus Langgar Etik, Pakar Hukum Ungkap Perbedaan Objek Hukum

Hal ini tak bisa dilepaskan dari pendapat sejumlah pengamat mengenai sempat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap MK pascaputusan 90/PUU-XXI/2023 yang mengandung konflik kepentingan antara Gibran Rakabumingraka dengan Ketua Mahkamah Konstitusi terdahulu, Anwar Usman.

"Saya masih percaya (MK) karena ada perubahan konstelasi. Selain mereka berdelapan, bahwa Pak Anwar enggak ikut, tapi delapan itu kan ada dua hakim baru, ada Pak Ridwan Mansyur yang menggantikan Manahan Sitompul dan Arsul Sani yang menggantikan Wahiduddin Adams," ungkap Bivitri, di Jakarta.

"Saya bukan bilang mereka berdua (Arsul Sani dan Ridwan Mansyur) itu superhero. Tapi di mana pun misalnya kita satu kelompok, ada orang baru yang masuk, dekat sekali dengan Feri (Amsari) misalnya, kita langsung ubah konstelasinya. Poin saya di situ," sambungnya.

"Bukannya Arsul Sani dan Ridwan 1000 persen integritasnya teruji, bukan begitu. tapi saya mau baca dari konstelasi yang akan berubah."

Selain itu, kata Bivitri, perubahan pimpinan Mahkamah Konstitusi dari Anwar Usman digantikan Suhartoyo juga dinilai memberi harapan baru untuk masyarakat mendapatkan keadilan.

Ia menilai ada perbedaan sikap leadership atau kepemimpinan antara Suhartoyo dan Anwar Usman.

"Plus yang positif adalah ketuanya yang sekarang, Pak Suhartoyo itu seseorang yang kalau kami pelajari leadership-nya jauh lebih baik daripada Pak Anwar Usman. jadi mmg dari dulu leadership-nya Pak Anwar itu sering dipertanyakan ya, pasti paham kan," ucap Bivitri.