TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pangkogabwilhan III Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon, S.H., M.M., memperingatkan agar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua segera melepaskan pilot Susi Air yang mereka sandera, Phillip Mark Mehrtens.

Terdapat tiga peringatan yang disampaikan Richard terhadap KKB di Papua.

Pertama, agar KKB segera melepaskan Pilot Philips Mark Marthens, karena penawanan pilot tersebut itu justru sangat menghambat transportasi masyarakat OAP (Orang Asli Papua) termasuk suplai logistik khususnya distrik terisolir.

Kedua, hentikan pembantaian terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa dan memanfatkan mama mama (ibu-ibu), anak-anak kecil sebagai pendukung operasi KKB tersebut.

KKB, kata dia, menjadikan para  tenaga pendidik, tenaga kesehatan  dan semua pekerja yang turut membangun kesejahteraaan masyarakat di tempat terpencil, tertinggal, dan terisolir sebagai sasaran aksi kejahatan mereka.

"Ketiga, hentikan penyerangan terhadap aparat yang bertugas menjaga keamanan di Papua dalam mengawal percepatan pembangunan di Papua demi terwujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua," kata Richard dalam keterangan resmi Penerangan Kogabwilhan III pada Sabtu (30/3/2024).

"Saya tegaskan kembali agar KKB mengindahkan apa yang saya sampaikan tersebut, demi terwujudnya tanah Papua sebagai sorga dunia yang indah, damai dan maju," sambung dia.

Peringatan tersebut dikeluarkan karena aksi KKB semakin hari semakin brutal dan biadab. 

Kogabwilhan III menyatakan rekam jejak kejahatan dan kebiadaban KKB yang tidak berperikemanusiaan sudah tergambarkan dengan jelas mulai dari pembantaian terhadap masyarakat Orang Asli Papua (OAP) maupun masyarakat pendatang yang tidak berdosa serta terhadap aparat keamanan yang bertugas membantu masyarakat.

Kogabwilhan III juga menyatakan KKB juga tak henti - hentinya selalu mengganggu dan menyerang aparat keamanan yang sedang bertugas menjaga keamanan di Papua dalam rangka mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan untuk kemajuan Papua dan Papua Barat.

Padahal, hal tersebut diamanatkan sesuai Inpres No 9 Tahun 2020. 

"Dengan ulah KKB selama ini  membuat situasi tanah Papua menjadi tidak kondusif dan sangat menghambat proses pembangunan untuk kemajuan Papua," kata keterangan resmi Penerangan Kogabwilhan III.

Tercatat, Phillip telah disandera KKB kelompok Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023 lalu hingga saat ini.

68 Orang Tewas Sejak 2023

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan membeberkan data soal korban dan kerugian akibat aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua periode 2023 sampai 2024.

Ia mengatakan pada 2023 tercatat sebanyak 61 orang kehilangan nyawanya akibat aksi KKB di Papua.

Sebanyak 26 orang di antaranya, kata Izak, merupakan anggota TNI, tiga anggota Polri, dan 32 orang masyarakat sipil. 

Masyarakat sipil yang menjadi korban KKB, lanjut dia, di antaranya adalah mereka yang datang ke pedalaman Papua atas permintaan masyarakat Papua sendiri.

Mereka yang datang, kata dia, diminta untuk membangun rumah, Puskesmas, hingga sekolah.

Akan tetapi nahas, mereka kehilangan nyawanya karena dibunuh KKB. 

Selain itu, kata Izak, tercatat empat unit sekolah yang sudah dibakar.

Di pedalaman, menurut Izak tidak ada lagi guru yang mau mengajar. 

Izak pun mengungkit insiden kelam tahun 2018 di mana belasan guru disandera dan satu di antaranya diperkosa.

Padahal, kata Izak, anak-anak di pedalaman membutuhkan sekolah. 

Untuk mengatasi persoalan tersebut, lanjut dia, saat ini prajurit TNI menjadi guru dan pos TNI menjadi tempat belajar anak-anak.

Selain itu, kata Izak, tercatat satu unit Puskesmas dibakar.

Dengan demikian, lanjut Izak, masyarakat berobat ke pos-pos TNI dengan fasilitas yang sangat terbatas di daerah pedalaman.

Izak mengatakan prajurit-prajurit TNI di sana juga harus menjadi tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

Sebanyak 18 unit rumah masyarakat, kata Izak, juga telah dibakar KKB.

"Siapapun tidak akan berani untuk datang ke pedalaman karena takut akan ancaman dari KKB yang terus mengancam akan membunuh mereka," kata dia saat konferensi pers di Subden Denma Mabes TNI Jakarta Pusat Senin (25/3/2024).

Baca juga: Menkopolhukam Akan Bertemu 2 Tokoh Nduga Bahas Pembebasan Pilot Susi Air

Selanjutnya, pada 2024 tercatat sebanyak 7 orang korban meninggal akibat aksi KKB.

Dua orang di antaranya merupakan anggora TNI, 3 anggota Polri, dan 2 lainnya masyarakat sipil.

Tujuh kantor pemerintahan, kata dia, dibakar.

"Ini yang menjadi tantangan kami dalam menjalani setiap permasalahan di Papua," kata Izak.

Permasalahan-permasalahan tersebut, menurutnya kerap terjadi di lima kabupaten di Papua yakni Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Intan Jaya, dan Puncak.

Dijaga Ketat

Pihak kepolisian menyatakan terdapat sejumlah kendala dialami aparat untuk membebaskan sang pilot.

Satu di antaranya KKB pimpinan Egianus Kogoya melakukan penjagaan dengan ketat.

“Pilot masih belum bisa kita selamatkan, karena posisi dijaga ketat Egianus Kogoya,” kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, AKBP Bayu Suseno saat dihubungi pada Kamis (25/1/2024) lalu.

Bayu mengatakan upaya komunikasi untuk membebaskan Kapten Philip juga terus dilakukan.

Upaya dialog yang dilakukan Penjabat (Pj) Bupati Nduga Edison Gwijangge dikedepankan negosiator pembebasan.

"Pj Bupati Nduga yang intens (berkomunikasi). Melibatkan (Saatgas Damai Cartenz), Kami di belakang untuk penegakkan hukumnya. Karena Egianus Kogoya hanya percaya ke Pj Bupati karena ada hubungan keluarga," kata dia.

Namun , Bayu mengungkap proses negosiasi tidak berjalan mulus.

Pj Bupati Nduga Edison Gwijangge, kata dia, beberapa kali mendapatkan serangan dari KKB.

"Sudah sering (kendala). Hampir mati juga karena helicopter bupati ditembakkan KKB," kata dia.

Meski Begitu, ia memastikan sampai saat ini terus menjaga situasi dan kondisi agar tercipta jalan tengah.

Upaya tersebut dilakukan dengan tidak membiarkan kehendak KKB untuk memisahkan diri dari Indonesia (Papua Merdeka).

"Pembebasan itu bukan hanya tugas ODC, kami fokusnya ke pemberantasan KKB, hal ini sesuai rencana operasi. Pembebasan sandera ini tugas negara. Seluruh aparatur dan K/L mengemban tugas itu karena yang disandera kan WNA,” kata dia.

"Kami mengedepankan upaya soft approach terlebih dahulu yaitu melalui negosiasi dan lain-lain. Apabila upaya itu gagal, maka kami akan lakukan upaya hard approach. Namun harus benar-benar diperhitungkan dengan baik agar tidak jatuh korban dari Sandera maupun dari masyarakat sipil lainnya," sambung dia.