BREAKING NEWS: Mensos Tri Rismaharini Buka Suara soal Rencana Bersaksi di Sidang MK
Mensos Tri Rismaharini akhirnya buka suara soal rencana bersaksi pada sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Penulis: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, KENDARI - Menteri Sosial atau Mensos Tri Rismaharini akhirnya buka suara soal rencana bersaksi pada sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Risma, sapaan akrab Tri Rismaharini, mengaku siap menghadiri panggilan MK jika undangannya sudah ada.
“Nanti, undangannya belum saya terima. Nanti kalau sudah saya terima, yah saya datang yah,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Sentra Meohai Kendari Sulawesi Tenggara, Selasa (2/4/2024).
Soal Bansos
Risma juga menjelaskan proses penyaluran bantuan sosial dari Mensos RI yang ramai diperbincangkan karena disalurkan menjelang Pilpres Februari 2024 lalu itu sudah sesuai dan mengikuti data permintaan daerah.
“Itu lewat bank, langsung transfer ke bank, aku nggak ada barang,” ujarnya.
Baca juga: Dilema Tri Rismaharini Jika Bersaksi di Sidang MK : Sebagai Menteri Jokowi atau Kader PDIP?
Ia juga menjelaskan bahwa terkait dengan perubahan data penerima bansos di seluruh wilayah, secara keseluruhan telah diatur oleh masing-masing daerah sesuai dengan undang-undang fakir miskin.
"Nanti diusulkan ke kami dan setiap bulan itu terubah datanya sesuai dengan permintaan daerah. Sudah 6 juta lebih yang kita ubah," jelasnya.
Panggil 4 Menteri
Seperti diketahui, MK telah memutuskan untuk memanggil 4 orang menteri Kabinet Indonesia Maju untuk berbicara di dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4/2024) mendatang.
Selain Risma, tiga menteri lainnya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Ketua MK Suhartoyo menegaskan pemanggilan ini bukan berarti MK mengakomodir permintaan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD selaku pemohon, yang memang sebelumnya meminta agar sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dipanggil Mahkamah.
Adapun latarbelakang 4 menteri yang akan bersaksi itu adalah Muhadjir Effendi dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah, Airlangga Hartarto adalah Ketua Umum Golkar pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, dan Sri Mulyani dari kalangan profesional.
Namun Tri Rismaharini yang berbeda karena selain menjabat mensos dia juga adalah Ketua DPP PDI Perjuangan.
Partai politik yang mengusung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
Gara-gara Bansos
Harga beras naik jadi dampak dari pembagian bantuan sosial (bansos) jelang pemilu.
Hal itu diungkapkan oleh guru Besar IPB Didin Damhuri sebagai saksi dari pihak Ganjar-Mahfud dalam sidang sengketa pemilihan umum (pilpres) 2024.
Perkembangan harga beras premium misalnya, pada 1 Januari hingga 17 Maret 2024 naik terus hingga rata-rata mencapai 15.500.
"Tapi di kota-kota besar di seluruh Jawa banyak yang menyentuh hingga 20 ribu," ujar Didin.
Hingga saat ini, sambungnya, harga beras belum bisa diturunkan meskipun operasi pasar dari Bulog dilakukan besar-besaran.
Ia juga menuturkan seharusnya bansos tidak dibagikan menjelang pemilu.
Maka, menurutnya , dengan begitu harga beras pun tidak akan melonjak tinggi seperti saat ini.
“Jadi menurut saya, memang ada korelasi penggelontoran beras di masa elektoral terhadap tidak terkendalinya harganya (beras) sampai hari ini,” paparnya.
Dalam keterangannya, Didin menyampaikan seharusnya dana bansos mengalami penurunan di 2024. Sebab, Didin mengatakan angka kemiskinan relatif menurun sejak 2020.
“Data kemiskinan menurun terus sejak 2020 dan seharusnya secara normal bansos itu menurun dibanding 2023 untuk 2024. Memang dari tahun 2020-2023 ada penurunan tapi tiba-tiba tahun 2024 mengalami pelonjakan,” ujar dia.
Lebih lanjut, Didin pun mengatakan pembagian bansos menjadi alat kampanye terselubung Presiden Joko Widodo untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.
Padahal, kata dia, seharusnya bansos tidak digunakan sebagai alat politik.
"Pemberian bansos tunai maupun beras menjelang Pemilu 2024 adalah bentuk kampanye terselubung oleh Presiden Jokowi untuk memenangkan anaknya yang sedang berkontestasi, Gibran," tuturnya.
Sumber: Tribunnews.com/Tribun Sultra
