TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -   Hari ini, Jumat (5/4/2024), empat orang menteri Kabinet Indonesia Maju akan berbicara di Mahkamah Konstitusi (MK)  dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024.

Empat menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Pemanggilan 4 menteri itu, menurut Ketua MK Suhartoyo, untuk mengakomodir permintaan capres-cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD selaku pemohon.

Namun demikian tampaknya penjelasan Mensos Tri Rismaharini paling dinantikan oleh publik karena dua alasan ini.

1.  Kader PDI Sekaligus Menteri

Seperti diketahui 4 menteri yang akan bersaksi di MK memiliki latarbelakang  berbeda.

Muhadjir Effendi dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah, Airlangga Hartarto adalah Ketua Umum Golkar pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, dan Sri Mulyani dari kalangan profesional.

Namun yang berbeda adalah Tri Rismaharini  karena selain menjabat mensos dia juga adalah Ketua DPP PDI Perjuangan.

PDI Perjuangan adalah partai politik yang mengusung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Ganjar-Mahfud dan kuasa hukumnya yang paling getol mempersoalkan bansos.

Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP Puan Maharani tidak berbicara banyak soal kehadiran Tri Rismaharini di MK  hari ini.

"(Bu Risma) Siap untuk memberikan keterangan," kata Puan di gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/4/2024). 

Sementara itu, Risma memastikan dirinya akan memenuhi panggilan pihak MK hari ini.

"Ya datanglah, diundang kok, InsyaAllah. Aku ngomong apa ya aku nggak tahu besok ngomong apa, ditanya apa belum tahu," ujar Risma kemarin di kantornya.

Menurutnya, ia tidak memiliki persiapan khusus dalam menghadapi pemanggilan MK. Ia juga menyebut akan menjawab segala pertanyaan dari Hakim MK.

"Enggak ada (persiapan khusus), enggak ada pokoknya ngomong kalau ditanya," ujar Risma.

Ia memastikan tidak ada arahan dari PDI Perjuangan maupun dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam menghadapi sidang ini.

"Enggak ada, enggak ada (arahan dari PDI-Perjuangan). Enggak ada, enggak ada (arahan dari Jokowi)," ujar Risma.

Tri Rismaharini juga mengaku belum tahu akan berbicara apa dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

2. Terkait Bansos

Dalam sidang di MK penggunaan bantuan sosial atau bansos menjelang Pilpres 2024 lalu menjadi sorotan utama.

Bahkan paslon nomor 01 dan 03 menganggap kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 karena bansos yang digelontorkan jelang Pilpres.

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra mendukung langkah MK memanggil 4 menteri Jokowi.

Kehadiran empat menteri itu juga kata Yusril diniali penting agar persoalan bantuan sosial (bansos) yang selama ini menjadi polemik bisa dijelaskan lebih detail.

"Untuk menerangkan hal-hal terkait Bansos biar clear semuanya," tukas Yusril.

Penyaluran bansos terkait dengan  Tri Rismaharini sebab sebagai menteri sosial dia terlibat langsung dalam kebijakan pemerintah itu.

Sementara itu, Presiden Jokowi memastikan pemanggilan Tri Rismaharini terkait bansos.

"Ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menkeu mengenai anggaran seperti apa? Kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semua, ditunggu aja hari Jumat. Saya enggak mau komentari apapun terkait dengan MK," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Tanggapan Risma soal Bansos

Usai menghadiri  rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3/2024) lalu, Tri Rismaharini  telah menjelaskan soal bansos di Pilpres 2024.

Dia mengaku tidak tahu-menahu banyak mengenai anggaran bansos.

Sebab, dari total alokasi anggaran untuk perlindungan sosial Rp 497 triliun, pihaknya hanya bertanggung jawab menyalurkan sebesar Rp 78 triliun.

Selain itu, bansos yang disalurkan Kemensos sudah mengikuti data penerima bansos yang sudah ada sehingga nama-nama yang tidak ada dalam daftar tidak akan diberikan bansos.

"Jadi kan yang sisanya itu aku enggak tahu, aku enggak berhaklah untuk bicara itu," ujarnya dikutip dari Kompas.com.

Pada rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Risma mengungkapkan setiap tahun pemerintah mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk bansos.

Pada tahun ini, SPM tersebut dikeluarkan pada 26 Januari lalu atau sekitar dua pekan sebelum Pemilihan Umum 2024 yang diselenggarakan 14 Februari 2024.

Anggaran bansos yang dikeluarkan pemerintah melalui SPM itu langsung disalurkan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos melalui bank penyalur. Artinya, Kemensos tidak secara langsung memegang anggaran bansos tersebut.

"Kami itu Pak megang uang besar itu seperti ikan di akuarium. Kita bisa lihat, tapi enggak bisa pegang karena uang itu langsung ke KPM bukan lewat kami," jelasnya.

 Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com