Jamiluddin menilai, penerimaan Prabowo terhadap PKB dan Nasdem setidaknya menjadi indikasi kuat bakal diterima bergabung ke KIM.

Alasan Gelora Menolak PKS

Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, pihaknya menolak PKS  bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung pemerintahan Prabowo-Gibran,

Menurut dia, PKS dalam proses pencalonan Prabowo-Gibran kerap menyerang keduanya sehingga tak elok bila mereka masuk ke dalam koalisi.

"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," kata Mahfuz dalam keterangannya, Minggu (28/4/2024).

"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," ujarnya.

Mahfuz juga mengungkapkan bahwa PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.

Salah satunya, kata dia, memberikan stempel pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin pada 2019.

"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," kata Mahfuz.

Balasan PKS

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera merespons Partai Gelora yang menolak partainya untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Oposisi apa koalisi? Ha-ha-ha," tanya Mardani ke istrinya, Senin (29/4/2024)  dalam akun Instagram pribadinya @mardanialisera bersama istrinya yang juga kader PKS Siti Oniah.

Siti pun menjawab pertanyaan Mardani.

Dia menyindir Partai Gelora yang perolehan suara pilegnya tak mencapai Parliamentary Threshold sebesar 4 persen, sehingga tak lolos ke DPR.