Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - 37 penyandang disabilitas ikut mendaftar rekrutmen Bintara Polri tahun anggaran 2024.

Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri), Irjen Dedi Prasetyo mengatakan hal ini merupakan perdana dilakukan Korps Bhayangkara usai Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerbitkan kebijakan inklusif.

"Yang terbanyak mendaftar dan kondisinya sudah kami periksa itu ada di Polda Jateng (Jawa Tengah), Polda Aceh, dan Polda Papua Barat," kata Dedi dalam keterangan tertulis, Rabu (1/5/2024).

Menurutnya, kebijakan dari Polri ini mengundang banyak minat dari kelompok penyandang disabilitas dibanding saat rekrutmen Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) awal tahun ini.

"Harapan kami tentunya adik-adik dari kelompok disabilitas mampu mengikuti serangkaian tes yang ada," ucapnya.

Adapun penerimaan anggota Polri dari kelompok disabilitas didasari oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 28 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 29 Tahun 2021.

Baca juga: Tukang Bubur Korban Penipuan Rekrutmen Polri di Cirebon Berharap Dapat Restitusi Rp310 Juta

Dedi membeberkan persyaratan bagi para kelompok penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Anggota Polri.

“Di mana rekrutmen disabilitas bintara Polri adalah untuk yang menamatkan pendidikan di tingkat SMU dan SMK,” ucapnya.

Baca juga: Hapus Citra Masuk Polisi Pakai Uang, SSDM Polri Buka Hotline Pengaduan Masalah Rekrutmen Polri

Mantan Kadiv Humas Polri ini menuturkan penyandang disabilitas akan ditugaskan untuk mengisi jabatan-jabatan seperti Teknologi Informasi (TI), Siber, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Administrasi dan lainnya yang bersifat non-lapangan.

Berikut daftar polda dengan peserta seleksi dari kelompok disabilitas:

1. Polda Aceh sebanyak 5 orang

2. Polda Sumatera Utara sebanyak 1 orang

3. Polda Sumatera Selatan sebanyak 1 orang