TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran diharapkan dapat membentuk atau menyusun kabinet zaken yang berasal dari teknokrat dan kalangan profesional di dalam pemerintahannya.

Kabinet zaken merupakan kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli atau profesional di masing-masing sektor yang dibutuhkan.

Pengamat politik Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Husaini Dani mengatakan kabinet zaken dibutuhkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran agar dapat membantu percepatan dan meningkatkan kualitas program-program yang akan dijalankan.

Sekaligus hal ini juga untuk mendapatkan dukungan dan persepsi positif di mata publik. Persepsi dan dukungan yang kuat dari rakyat dibutuhkan oleh sebuah pemerintahan baru.

"Pembentukan kabinet zaken yang berisikan para teknokrat dan kompeten di bidangnya sebagai pembantu presiden akan sangat berguna pada masa pemerintahan mendatang. Orang-orang kompeten ini bisa dari kalangan profesional, akademisi atau teknokrat. Artinya, pemerintahan Prabowo-Gibran jangan hanya mengambil orang partai semata, jikapun dari partai sebaiknya harus memiliki latar belakang kompetensi yang baik," kata Husaini Dani saat diwawancara wartawan, dikutip Jumat (3/5/2024).

Dani menilik beberapa pos menteri yang semestinya diisi oleh profesional. Seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi UMKM, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dani juga menilai penting posisi juru bicara presiden yang merupakan kunci komunikasi publik terhadap masyarakat, berasal dari unsur masyarakat sipil, intelektual publik atau dari kalangan media massa.

"Menjadi strategis dan positif di mata publik jika Prabowo dapat merangkul unsur masyarakat sipil seperti aktivis atau intelektual publik yang punya integritas terkait isu kebangsaan dan kenegaraan untuk masuk dalam tim komunikasi dan juru bicara kepresidenan," tutur Dani.

Bagi Dani, konsep kabinet zaken bukan hal baru dalam dunia politik di Indonesia, dalam sejarahnya Presiden Soeharto dan Presiden Megawati pernah membentuk kabinet yang persentase kursi menteri lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dan teknokrat, mengimbangi jumlah menteri yang berasal dari partai politik.